Beranda Ekonomi Dampak Corona, Warga Sumbar akan Dapat Beras, Telur dan Sarden

Dampak Corona, Warga Sumbar akan Dapat Beras, Telur dan Sarden

4630

TOPIKINI – Dampak wabah Virus Corona di Sumatera Barat, sudah dirasakan berat oleh masyarakat yang berpenghasilan rendah atau masyarakat ekonomi lemah. Diberlakukannya larangan untuk keluar rumah, juga membuat aktifitas perekonomian menjadi terganggu.

Masyarakat yang mengandalkan penghasilan dari bekerja harian, seperti pedagang kaki lima, sopir, tukang ojek atau pegawai took, sangat merasakan dampak ekonomi yang luar biasa. Dengan berhentinya aktifitas ekonomi, pendapatan warga juga otomatis tidak ada.

Pemerintah provinsi Sumatera Barat telah mengkaji dan menyiapkan anggaran untuk mengantisipasi kondisi ini. Anggaran Rp 200 Milyar sedang dihimpun, yang diambil dari pemindahan anggaran-anggaran dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan juga anggaran bagi anggota DPRD.

Menurut gubernur Sumbar Irwan Prayitno, yang disampaikan melelui telekonfrens dengan sejumlah wartawan Minggu siang (29/03/2020), pemda akan memberikan bantuan berupa beras sebanyak 9 kilogram ditambah telur dan ikan sarden perorang perbulan.

“Kesimpulannya, nanti ada beras 9 kilo perorang perbulan, ditambah sardencis ada juga telor. Dan itu nanti datanya dari kota kabupaten, dikumpulkan di provinsi nanti kita bagi, untuk membaginya dana dari provinsi, kota dan kabupaten,” kata Irwan Prayitno, gubernur Sumbar.

Saat ini, pemrov tengah mengumpulkan anggaran yang akan digunakan, yang diambilkan dari dana anggaran di berbagai OPD yang dialihkan untuk penanggulangan bencana Covid19.

“Karena kemungkinan ini akan cukup panjang, kita juga masih dalam proses penyisiran anggaran, mungkin minggu depan baru ketauan pastinya. Karena uangnya bukan ditangan, tapi masih di kegiatan kegiatan lain yang harus direlokasi dan butuh waktu juga untuk penggeseran,” tambah IP.

Anggaran yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pemrov mesti mengalihkan sejumlah proyek-proyek pengerjaan fisik dan juga pengadaan-pengadaan yang dianggap tidak mendesak. Termasuk juga anggaran untuk kungker anggota DPRD ke luar negeri serta dana pokok-pokok pikiran anggota dewan. (art)