UU Omnibus Law Harus Utamakan Keselamatan Lingkungan

Jakarta – Pasal-pasal buku tebal undang-undang yang sedang digoyang bernama UU Cipta Kerja, termasuk di dalamnya percepatan usaha-usaha bidang kehutanan, memang masih perlu pencermatan yang mendalam. Namun terlepas dari substansi positif yang sedang digulirkan, selalu terdapat kekurangan dan hal-hal lain yang perlu penyempurnaan. UU-CK harus kita dukung, agar roda pembangunan berjalan lebih cepat. Demikian ahli ekonomi kehutanan Dr. Transtoto Handadhari menyatakan, Rabu (14/10/2020), di Jakarta.

Omnibus Law di bidang usaha-usaha kehutanan sebenarnya secara lebih lengkap sudah di susun pada tahun 1992 dimulai di Kanada. Kumpulan aturan yang sangat lengkap tersebut bernama Forest Practices Code. Beberapa negara lain termasuk Malaysia sudah pula menyusunnya. Tapi Indonesia belum.

Transtoto, rimbawan senior tersebut, yang juga Ketua Umum Yayasan Peduli Hutan Indonesia (YPHI) dan mantan Direktur Utama Perum Perhutani, menghimbau agar dalam melaksanakan UU-CK 2020 semua pejabat yang berwenang wajib memperhatikan dan mutlak melindungi fungsi konservasi hutan.

“Meski diijinkan oleh undang-undang dan tata ruang yang sah, namun secara local specific dan pertimbangan yang bijak para pejabat pusat maupun daerah dilarang dengan mudah mengeluarkan ijin aktivitas-aktivitas yang potensial apalagi secara nyata membahayakan kehiduppan umat manusia dan mengakibatkan bencana lingkungan.

Pejabat pusat dan daerah kalau memungkinkan dilengkapi dengan Peta Posisi Lahan (Land Positon Map) yang menunjukkan lahan-lahan sensitif penyebab bencana lingkungan yang harus dilindungi pada setiap daerah aliran sungai (DAS). Serta membentuk Tim Pertimbangan Pengendalian Bencana Lingkungan (TPPBL).

Demikian pula bagi para pengusaha. Kesempatan kemudahan berusaha yang diberikan agar dimanfaatkan dengan tetap mewaspadai diri untuk tidak merusak hutan dan ekosistem lingkungan hidup.

Sebagai gambaran data daratan Pulau Jawa saat ini adalah 2,55 juta hektar (30, 3 persen) lahan sensitif ada di dalam kawasan hutan Perhutani. Sedangkan 5,863 juta hektar (69,87 persen) ada di tanah milik masyarakat, dibudidayakan rakyat dengan bebas. Tak heran banjir sering terjadi meski hutan nampak hijau lebat. (red)

Editor: RB. Syafrudin Budiman SIP

Loading...