SETARA Institute: Dalam Menyikapi Hasil Pemilu, Gunakanlah Mekanisme Konstitusional

117
Suasana kampanye Jokowi-Amin di Lippo Mall Kemang, Jakarta Selatan, Maret 2018. Foto: BP/Gus Din.

TOPIKINI – Hendardi Ketua Setara Institute, Kamis (18/04/2019) mengatakan dalam menyikapi hasil Pemilu 2019 ini, haruslah mengunakan mekanisme konstitusional atau jalan demokratik. Sebab katanya, semua tim kampanye bisa menggunakan pedoman aturan-aturan Pemilu dalam masalah sengketa atau klaim selisih suara.

“Berdasarkan hitung cepat (quick count, QC) Jokowi Ma’ruf unggul atas Prabowo Sandi di kisaran angka 10%. QC adalah indikator dari penghitungan secara keseluruhan suara rakyat dalam Pemilu yang diambil dengan menggunakan teknik sampling dari real count perolehan suara di TPS. Oleh karena itu, QC yang dirilis oleh berbagai lembaga survei bisa dijadikan acuan untuk menyimpulkan keunggulan pasangan 01,” kata Hendardi.

Menurutnya, sebagai sebuah produk pengetahuan ilmiah, QC telah diterima dalam praktik demokrasi dan teruji validitasnya sebagai instrumen pengawasan penghitungan dari potensi kecurangan. Oleh karena itu, produk QC harus dibela.

Loading...

“Maksudnya bukan membela lembaga survei atau pasangan 01, tetapi membela suara rakyat yang sudah dihitung secara cepat,” terangnya.

Namun demikian, kata Hendardi untuk menghindari potensi ketegangan baru antarpendukung, semua pihak tidak melakukan klaim-klaim dan perayaan berlebihan. Semua pihak tetap menunggu proses penghitungan manual yang dilakukan oleh KPU.

“Jika Jokowi hanya bersyukur atas QC, Prabowo justru menentang. Ini suatu sikap normatif para calon dalam merespons hasil pemilihan, yang diharapkan tidak membakar emosi pendukung,” pintanya.

Ia menambahkan, fakta sejumlah ketidakteraturan penyelenggaraan Pemilu dan klaim kecurangan yang diajukan pihak 02 sebaiknya diselesaikan dalam kerangka demokratik. Kita punya Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai mekanisme penyelesaian sengketa.

“Maka ke sanalah (red-MK) semua komplain diajukan,” tukas Hendardi.

Terakhir katanya, ide menggerakkan warga untuk melakukan perlawanan atas produk demokrasi harus ditolak. Apalagi gagasan people power. Publik menyimak bahwa seluruh komplain atas penyelenggaraan Pemilu telah dan terus direspons dan disikapi oleh KPU, Bawaslu, dan DKPP.

“Karena itu tidak ada argumen legal dan konstitusional untuk mendelegitimasi kinerja para penyelenggaran Pemilu,” pungkas pengacara aktivis-aktivis demokrasi ini. (red).