Prabowo atau Gerindra Menolak Hasil Pemilu, Begini Konsekwensinya

18571

TOPIKINI – Bahwa Prabowo menyatakan menolak hasil pemilu versi KPU, itu adalah bagian dari kebebasan berpendapat. Sikap yang kekanak-kanakan memang, tapi tidak ada UU yang melarang seorang yang sudah tua yang mau bersikap seperti anak-anak..

Lain lagi dengan Partai Gerindra. Apa sikapnya sebagai partai? Apakah Gerindra menerima hasil pemilu? Kalau ya, maka Prabowo jadinya berbeda pandangan dengan Gerindra. Konsekuensi logisnya, Prabowo sebaiknya mundur dari Ketua Umum Gerindra. Kalau tidak mau, Gerindra sebaiknya mengganti Ketua Umumnya.

Kalau Gerindra juga menyatakan menolak hasil Pemilu, ini tentu berbeda dengan sikap Prabowo sebagai pribadi, karena Gerindra adalah partai. Adalah hak Gerindra untuk menyatakan menolak hasil resmi Pemilu. Tidak ada UU yang melarang sebuah partai politik untuk menyatakan tidak setuju dengan hasil KPU.

Tapi itu berarti, Gerindra harus meninggalkan parlemen. Karena parlemen itu adalah hasil pemilu. Bagaimana dia mau masuk dan kerja di suatu entitas, yang keberadaannya tidak dia akui?

Keluarnya Gerindra dari parlemen otomatis akan menambah porsi kursi dari partai-partai lain yang tembus ambang batas 4 persen. Karena sekalipun Gerindra keluar dari parlemen, jumlah kursi di parlemen tidak jadi berkurang, jumlahnya tetap.

Jadi, setuju atau tidak setuju hasil pemilu sebenarnya terserah pada tiap-tiap orang dan tiap partai. Kalau ada partai tidak setuju dan tidak mau percaya lagi pada prosedur pemilu dan hasilnya tanpa menyertakan bukti-bukti dan tanpa mengajukan pengaduan sesuai prosedurnya, silahkan tarik diri dari parlemen.

Tidak akan ada konsekuensi praktisnya untuk roda pemerintahan maupun kerja parlemen. Jadi kalau mereka mau memilih begitu, mari kita hormati pilihannya..

Yang penting, Gerindra sekarang harus mengatakan secara gamblang, apakah dia sebagai partai mau menarik diri dari parlemen karena tidak setuju hasil resmi perhitungan KPU, ya atau tidak. Itu saja. Agar pembagian kursi bisa nanti segera dirampungkan, dan parlemen bisa segera bekerja, dengan atau tanpa Gerindra.

Indonesia tidak akan bubar, hanya karena Gerindra tinggalkan parlemen. Indonesia tidak akan bubar, hanya karena seorang Prabowo tidak mau mengakui perhitungan resmi KPU. Mari kita hormati kebebasan berpendapat di alam demokrasi.

Ditulis oleh: HENDRA SUHENDAR | Redaktur DW Jerman.

Loading...