Politisi PKS di DPR RI Minta Polri Transparan Tangani Kasus Novel Baswedan

32
Teks: Anggota DPR Komisi III, Nasir Djamil (Foto: Ist).

Jakarta – Anggota Komisi Hukum dan HAM DPR RI M Nasir Djamil menilai keinginan ICW agar Presiden membentuk tim independen dalam pengembangan kasus Novel Baswedan guna menghindari conflict of interest jelas belum dibutuhkan. Katanya, justru Polisi kita dorong agar mengedepan profesionalisme untuk meraih kepercayaan publik.

“Tim independen tidak dibutuhkan dan buang-buang waktu saja serta kontraproduktif dengan keinginan kita agar kasus ini cepat disidangkan dan diputuskan,” ujar Nasir melalui siaran pers, Minggu malam (29/12/2019) di Jakarta.

Menurut Nasir Djamil, polisi kini dihadapkan dengan pilihan berat karena pelaku penyiraman air keras kepada Novel adalah polisi aktif.

“Polisi saat ini sedang dihadapkan dengan membela korps atau menegakkan kebenaran. saya mendengar sendiri bahwa Kapolri ingin menegakkan kebenaran meskipun terhadap anggota polisi sendiri,” ujar Nasir

Menurutnya, selama ini dalam menegakkan disiplin organisasi, banyak anggota Polri yang mengalami sanksi, baik administrasi berupa pemecatan tanpa hormat maupun pidana. Dalam kasus mantan Ketua KPK Antasari Azhar, misalnya, ada perwira  menengah polisi yang terlibat dan diproses secara hukum dan divonis bersalah serta dihukum penjara dan dicopot dari keanggotaan Polri.

“Saya mengajak masyarakat untuk memberikan kepercayaan dan mendorong institusi Polri, agar dalam mengembangkan kasus Novel tetap transparan dan bertanggungjawab. Kalau bukan Polri yang kita percaya, lembaga mana lagi yang kita harapkan untuk menyelesaikan kasus Novel. Ya ngak ada,” ujar Nasir Djamil. (mi/red)

Loading...