Percepat Penurunan Angka Stunting di Sumbar, BKKBN Tempatkan Kader Penyuluh di Setiap Nagari

TOPIKINI, TANAH DATAR – Berdasarkan hasil riset kesehatan dasar tahun 2019, angka stunting di Sumatera Barat yaitu 27,7 persen. Angka tersebut dinilai tinggi, karena itu artinya, dari 100 anak, 28 anak mengalami stunting.

Stunting yaitu kondisi kekurangan gizi kronis yang dialami anak sejak dalam kandungan, hingga berusia dua tahun. Akibatnya, pertumbuhan fisik dan pertumbuhan otaknya menjadi terganggu.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional(BKKBN) provinsi Sumatera Barat, Selasa kemaren (19/10/2021), menggelar sosialisasi pendataan keluarga kelompok sasaran bangga kencana bersama mitra tahun 2021, di kecamatan Tanjung Baru kabupaten Tanah Datar.

BKKBN ditunjuk sebagai ketua pelaksana penurunan angka stunting di Indonesia. Presiden memerintahkan penurunan angka stunting nasional dari 27,4 persen menjadi 14 persen di tahun 2024.

“Didalam peraturan presiden tersebut, PP 72 tahun 2021, yang diterbitkan tanggal 5 Agustus tahun 2021 kemaren hari kamis, tentunya ini menguatkan peran BKKBN dalam percepatan penurunan stunting, karena didalam pasal 18 PP 72 tahun 2021 tersebut disebutkan bahwasanya BKKBN sebagai ketua tim pelaksana percepatan penurunan stunting, itu artinya apa, jadi dari pucuk pimpinan yang ada di pusat diturunkan kepada kita untukkemudian mengkoordinasikan percepatan penurunan stunting tersebut,” kata Fatmawati, kepala perwakilan BKKBN Sumbar.

Sebagai pelaksana yang ditugaskan presiden, BKKBN akan menempatkan sejumlah kader KB dan penyuluh di setiap nagari atau kelurahan, untuk memberikan pemahaman dan pendampingan bagi pasangan yang akan memiliki anak.

Sebab stunting tidak saja dialami oleh anak dari keluarga kurang mampu, tapi juga dari keluarga mampu yang kurang memahami pemberian gizi ibu hamil.

Menurut Masni Eri, salah seorang kordinator lapangan penyuluh KB kecamatan Tanjung Baru, ia bersama tim melakukan penyuluhan di setiap kelompok posyandu, kelompok KB di kecamatan tersebut.

“Kami memberikan penyuluhan-penyuluhan setiap kelompok bagi kelompok posyandu, kelompok KB, pokoknya setiap kelompok kegiatan adanya pemberian penyuluhan calon penganten, kemudian kami memberikan penyuluhan di balai,” kata Masni Eri usai sosialisasi.

Sementara itu, Darul Siska, anggota Komisi IX DPR RI yang menjadi mitra kerja BKKBN, akan mendorong upaya pemerintah dalam menurunkan angka stunting.

“Disetiap nagari atau disetiap jorong nanti ada tim yang berjumlah tiga orang, dari bidan, kader KB dan ibu PKK. Nah tim ini yang akan memantau di daerahnya itu ada berapa anak yang berpotensi stunting. Jadi totalnya tiga bulan sebelum menikah, tambah seribu hari tambah dua tahun kemudian, itu dipantau pertumbuhan anak apakah gizinya cukup, pola asuhnya baik atau tidak, imunisasinya lengkap atau tidak,” terang Darul Siska, usai acara sosialisasi.

Tingginya angka stunting di Indonesia, menjadi perhatian khusus presiden Joko Widodo. Sebab anak stunting, dikhawatirkan tidak bisa bersaing dengan anak normal lainnya, karena rendahnya daya fikir dan tubuh yang cenderung kerdil.

Jika anak Indonesia banyak yang mengalami stunting, dapat berpengaruh pada masa depan bangsa ini nantinya, karena melahirkan generasi yang kurang produktif.(Eri)