Pembangunan Ekonomi yang Sejati Bersama Jokowi

Oleh: Ton Abdillah Has

TOPIKINI – Salah satu topik andalan pasangan Prabowo-Sandi dalam kampanye pilpres 2019 adalah perlambatan ekonomi Indonesia yang diikuti melemahnya daya beli masyarakat dan ketersediaan lapangan pekerjaan. Sehingga menurut kubu oposisi, hal ini disebabkan lemahnya kinerja Jokowi di bidang ekonomi.

Jika hanya menyimak statistik pertumbuhan, sepanjang masa pemerintahan Jokowi-JK, statistiknya barangkali memang menunjukkan perlambatan. Pertumbuhan ekonomi dalam empat tahun terakhir berada di kisaran 5% dan selalu di bawah target APBN, dibandingkan era SBY yang rata-rata di angka 6,2%. Meski demikian, pada tahun terakhir pemerintahan SBY, saat perlambatan ekonomi dunia mulai terjadi, capaian pertumbuhan ekonomi hanya sebesar 5,02%.

Walaupun angka pertumbuhan ekonomi belum menggembirakan, pada era Jokowi angka pengangguran terbuka justru membaik di angka 5,13%, terendah sejak 2005 yang berada di besaran 11,24%. Pada variabel Pendapatan Domestik Bruto (PDB), terjadi peningkatan luar biasa, dengan kenaikan rata-rata 5% setahun. Begitu pula pada rasio ketimpangan pengeluaran (indeks GINI), merupakan disparitas terendah dalam tujuh tahun terakhir di angka 0,389.

Tudingan oposisi, jika sekedar memakai parameter pertumbuhan ekonomi, mungkin tidak sepenuhnya salah, hanya publik perlu tahu bahwa tidak selamanya statistik ekonomi tersebut bisa menjadi pedoman tentang agenda pembangunan ekonomi yang diusung pemerintah. Jokowi sadar, paradigma pembangunan ekonomi Indonesia selama ini sejatinya berumah di atas pasir, karena dibangun di atas pondasi ekonomi yang rapuh.

Cerita resesi ekonomi 97-98 adalah fakta nyata, pertumbuhan ekonomi yang konsisten di bilangan 7% selama bertahun-tahun ternyata hilang tak berbekas dilanda krisis moneter dan ekonomi. Hal ini disebabkan pondasi ekonomi Indonesia yang dibangun di atas hutang dan konglomerasi. Piramida terbalik dalam struktur ekonomi Indonesia, hal yang juga menjadi sasaran kritik Prabowo, merupakan sebab mengapa ekonomi Indonesia amat rentan terhadap krisis.

*Mengapa Ekonomi Indonesia Nampak Melambat?*

Kinerja ekonomi Indonesia tidak bisa dilepaskan dari 3 hal fundamental, yaitu kondisi ekonomi dunia, postur APBN, dan kebijakan moneter dan fiskal. Ketiga faktor di atas amat mempengaruhi tingkat konsumsi, realisasi investasi dan kinerja ekspor. Jika melihat evaluasi data ekonomi 2018, aspek konsumsi berpengaruh dominan dengan berkontribusi 55,74 persen, sedangkan sumbangan investasi sebesar 32,29 persen pada pertumbuhan ekonomi.

Kondisi perekonomian dunia mengalami kelesuan dalam beberapa tahun terakhir, yang bisa dilihat pada pertumbuhan ekonomi Jepang, China atau Jerman yang mencapai titik terendah dalam dua puluh tahun terakhir. Keadaan ini juga diperparah oleh perang dagang Amerika-China dan kenaikan suku bunga Bank Federal yang sangat berimbas pada mayoritas negara di dunia, termasuk Indonesia.

Perlambatan ekonomi dunia secara langsung mempengaruhi kinerja ekspor Indonesia yang mengandalkan hasil tambang, migas dan komoditas, khususnya Crude Palm Oil (CPO). Selain itu, turunnya ekspor CPO juga disebabkan pembatalan penjualan ke pasar Eropa karena isu lingkungan, dan masa peralihan sektor minerba akibat diterapkannya larangan ekspor konsentrat karena pemberlakuan UU Minerba.

Namun pada sisi pengelolaan APBN, dari tahun ke tahun semakin mambaik, karena sejak 2015 paradigma pengelolaan keuangan negara digeser menjadi lebih produktif. Reformasi subsidi ini lah yang berimbas pada kenaikan harga BBM yang akhirnya berimplikasi pada kenaikan harga kebutuhan pokok. Perubahan besar-besaran juga terjadi melalui pemangkasan anggaran kementerian dan lembaga negara, terutama pada belanja barang dan jasa serta perjalanan dinas. Bahkan selama beberapa tahun ini, kenaikan gaji PNS tidak menjadi prioritas.

Sejak memimpin, tim ekonomi Jokowi berupaya melakukan konsolidasi fiskal, baik di sisi pendapatan negara dan belanja negara, maupun sisi pembiayaan anggaran yang dirancang lebih realistis, kredibel, dan efisien. Sehingga devisit anggaran semakin mengecil dan hutang hanya digunakan untuk agenda produktif. Di sisi lain, investasi pemerintah terutama dalam pembangunan infrastruktur dan pembangunan fasilitas kesehatan dan pendidikan digenjot.

Pembangunan infrastruktur ini bahkan dikenal publik menjadi jargon utama pemerintahan Jokowi, baik infrastruktur dan fasilitas publik pokok yang dibangun dengan pembiayaan APBN maupun yang dibiayai investasi dalam dan luar negeri, seperti jalan tol dan pembangkit listrik. Pembangunan infrastruktur ini diyakini Jokowi merupakan prasyarat bagi kemajuan ekonomi di masa depan.

Pergeseran yang signifikan juga terlihat pada membesarnya transfer daerah, diantaranya melalui dana desa yang meningkat tajam. Melalui dana desa, sebenarnya Jokowi ingin melakukan dua hal sekaligus, yaitu mewujudkan pemerataan pembangunan sekaligus menciptakan pusat pertumbuhan baru yang selama ini hanya disandarkan ke daerah urban.

*Membangun Ekonomi yang Sejati*

Banyak kritik yang dialamatkan atas model pembangunan ekonomi ala Jokowi, misalnya pada pengarusutamaan pembangunan infrastruktur. Bahkan diantara yang cukup sarkastik adalah ungkapan “rakyat tak makan aspal”. Oleh umunya kritikus, pembangunan infrastruktur tidak langsung berimbas pada kesejahteraan masyarakat.

Di sini lah terletak perbedaan cara pandang, jika para penganut paham ekonomi neo-liberal lebih mementingkan statistik makro ekonomi, pembangunan ekonomi ala Jokowi justru lebih mementingkan membangun pondasi ekonomi yang sehat untuk masa depan Indonesia. Perubahan paradigma ini, yang tentu berkonkuensi pada politik penganggaran, perlu diketahui masyarakat luas, terlebih menjelang Pilpres 2019, sehingga masyarakat memiliki perspektif yang cukup untuk melakukan penilaian.

Pembangunan infrastruktur, percepatan pembangunan perbatasan dan daerah terluar, fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta digenjotnya alokasi dana desa memang bukan lah pilihan populer dan instan. Tidak populer dikarenakan menyebabkan kesulitan pada sebagian masyarakat yang amat bergantung pada alokasi belanja pemerintah, serta tidak bisa dipanen dalam tempo cepat, apalagi dihitung dalam statistik pertumbuhan ekonomi yang year on year.

Agenda menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan baru ekonomi nasional misalnya, boleh jadi baru akan dirasakan signifikansinya dalam lima atau sepuluh tahun mendatang. Meski dalam jangka pendek, pada beberapa program ekonomi Jokowi, efeknya sudah dirasakan dengan tumbuhnya kelas menengah baru dalam empat tahun terakhir, atau program Jaminan Sosial Nasional yang kini mencakup lebih dari 90 juta orang.

Wallahu a’lam bishawab

* Penulis adalah Ketua Umum Angkatan Muda MDI, Koord Koalisi Nasional Relawan Muslim Indonesia (KN RMI)

Loading...