Neta S Pane: Muhaimin Iskandar Mangkir, KPK Harus Panggil Paksa

Teks: Muhaimin Iskandar Ketua Umum DPP PKB. Foto: istimewa

Jakarta – Punggawa Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk melakukan pemanggilan paksa Muhaimin Iskandar Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Wakil Ketua DPR RI ini terperosok kedalam dugaan kasus suap atau menerima hadiah terkait proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun 2016.

Statemen keras ini dikatakan Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane saat menanggapi mangkirnya Muhaimin Iskandar atau Cak Imin selama beberapa kali.

“Menjelang berakhirnya massa tugasnya pada 21 Desember mendatang, para pimpinan KPK harus menjadikan kasus Muhaimin Iskandar sebagai “bonus” karirnya di lembaga anti rasuah. Selanjutnya kata¬† Neta S Pane, ini bisa menjadi “bonus” akhir tahun buat masyarakat, terutama masyarakat Anti korupsi,” kata Neta dalam keterangannya di Jakarta, beberapa minggu lalu.

Apalagi, dikatakan dia, disebut-sebut KPK sudah punya alat bukti yang kuat dalam kasus Muhaimin, di antaranya rekaman kamera pengawas (CCTV), lalu apalagi yang harus diragukan.

“Jika Muhaimin menghindar, KPK bisa melakukan pemanggilan paksa,” ujarnya.

Sebaiknya KPK fokus mengusut kasus yang diduga menjerat Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar. Dan tidak perlu mempermasalahkan Ketua KPK terpilih Komjen Firli Bahuri.

“Lebih baik fokus melakukan pemanggilan paksa pada Muhaimin agar kasusnya tuntas, sebelum akhir tahun,” tegasnya.

Diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut telah menerima surat dari Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

Surat itu menjelaskan alasan mengapa Cak Imin belum bisa memenuhi panggilan pemeriksaan KPK dalam kasus suap proyek di Kementerian PUPR.

Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan dalam isi suratnya, Cak Imin menyatakan sudah memiliki kegiatan selaku pimpinan DPR sampai Desember 2019.

“Surat yang terakhir disampaikan itu yang bersangkutan mengirimkan daftar kegiatan pimpinan DPR RI, daftar kegiatan itu full sampai 23 Desember,” kata Febri di kantornya, Jakarta, Rabu, (27/11/ 2019). (red)

Loading...