Nadiem Makarim: Sekolah Yang Berhak Menilai Kelulusan Siswa

113
Awak media foto bersama Mendikbud Nadiem Anwar Makarim di Ruang Pertemuan Lantai 2 kantor Mendikbud Jl. Sudirman, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Foto: BP/Swafoto

Jakarta – Nadiem Anwar Makarim Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) mengambil langkah untuk mengembalikan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) ke sekolah masing-masing agar tiap siswa dapat dinilai langsung oleh gurunya. Penilaian USBN yang kini jadi Ujian Sekolah (US) itu diserahkan ke masing-masing sekolah, sebagai bentuk kemerdekaan (otonom) di sekolah itu sendiri

Kata Mendikbud Nadiem Anwar Makarim, penilaian perlu secara komprehensif bagi guru untuk menilai masing-masing siswa. Sebab yang lebih paham adalah guru itu sendiri di sekolah, bukan hanya dengan parameter ujian secara nasional, yang hanya belangsung tiga jam.

“USBN menjadi US ini satu kenyataan yang harus dipahami. Gunanya adalah agar guru bisa menilai siswa-siswa dari banyak sisi dalam mengukur dan menilai kualitas siswanya,” ujar Nadiem dalam Temu media yang berlangsung di gedung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta Selatan pada Senin (23/12/2019) ditemani Ade Airlangga Sekjen Mendikbud.

Konsep cetak biru pendidikan

US yang kini kembali dinilai oleh sekolah masing-masing disebut Nadiem menjadi satu blueprint atau cetak biru pendidikan di Indonesia. Sistem ini, kata dia, harus siap untuk dihadapi seluruh guru baik yang memiliki kompetensi tinggi atau pun rendah.

“Ini adalah proses yang harus dilewati semua guru,” kata Nadiem lagi.

Memengaruhi proses belajar mengajar di kelas sehingga kompetensi guru menjadi penting

Kembali dipercayakannya sekolah untuk menilai langsung siswa tanpa standar wajib dari pemerintah pusat sebenarnya menurut Nadiem mempengaruhi proses belajar mengajar di kelas. Selama ini, menurut Nadiem, penilaian langsung dari guru kepada siswa lewat platform Ujian Sekolah tanpa standar nasional seolah terlewatkan.
“Ini makanya (proses belajar mengajar) mentok-mentok di situ aja,” kata Mendikbud.

Nadiem mengatakan perihal tinggi rendahnya kompetensi yang dimiliki guru menjadi tidak relevan karena para guru tidak melakukan penilaian langsung kepada siswa-siswanya. Kini, hal itu akan menjadi hal penting.

Nadiem kembalikan penilaian USBN ke sekolah masing-masing

Pengembalian USBN menjadi US ke sekolah masing-masing menjadi satu dari empat langkah pertama Merdeka Belajar yang diterapkan Nadiem. Guru-guru diberikan kebebasan oleh pemerintah untuk menilai sendiri siswa-siswanya dengan lebih holistik.

Bentuk penilaian yang dapat dilakukan guru menurut Kemendikbud tidak harus berupa ujian tertulis. Namun bisa juga berupa proyek akhir, esai, dan bentuk tugas-tugas lainnya.

Assessment Kompetensi Siswa

Assessment adalah suatu proses untuk mengetahui kemampuan seseorang, terhadap suatu kompetensi, berdasarkan bukti-bukti. Kata assessment, belakangan ini sudah semakin banyak dipergunakan. Pada dasarnya, assessment itu adalah suatu proses penulusuran bukti.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim menegaskan pelaksanaan Assessment Kompetensi Minimum dan Survei Karakter yang diukur adalah sekolah dan bukan siswanya.

“Untuk asesmen kompetensi minimum ini akan ada standarnya yakni standar nasional yang kita buat. Jadi ada tolok ukur nasional, namun yang diukur bukan siswanya tetapi sekolahnya,” demikian Mendikbud Nadiem Makarim.

Menurut Mendikbud jika dari assessment itu hasilnya banyak siswa yang tidak tercapai kompetensi minimumnya, maka sekolah itu perlu ditolong agar menghasilkan proses pembelajaran yang lebih baik lagi.

Untuk assessment-nya sendiri, tetap menggunakan komputer. Dengan demikian, menurut dia, ada kesalahan persepsi jika pelaksanaan asesmen itu bisa menghemat anggaran.

“Kami belum tahu apakah pelaksanaan asesmen ini akan mengurangi anggaran atau tidak, karena prosesnya sama dengan Ujian Nasional (UN). Anak-anak tetap dibawa ke depan komputer,” ujar Nadiem.

Melalui assessment yang dilakukan oleh siswa, mencerminkan kualitas pembelajaran di sekolah itu. Dalam asesmen tersebut, yang diuji adalah kemampuan literasi dan numerasi siswa. Mulai 2021, pelaksanaan UN akan diganti formatnya dengan Assessment Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Hal itu merupakan salah satu poin dari empat poin konsep pendidikan “Merdeka Belajar” yang diusung oleh Mendikbud Nadiem Makarim.

Tiga poin lainnya yakni Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) hanya satu lembar, penyerahan wewenang pelaksanaan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), dan kuota jalur zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) baru dilonggarkan dari 15 persen menjadi 30 persen.

Selain itu  Mendikbud menegaskan tidak akan ada lagi Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) yang merupakan miniatur Ujian Nasional (UN) di sekolah.

“Kesalahan metode dalam pelaksanaan USBN terjadinya semacam miniatur UN pada USBN. Dalam USBN sebelumnya ada tes kelulusan, yang menentukannya anak itu lulus sekolah atau tidak. Soal-soalnya dapat dari mana, ya dari UN lagi. Jadi ada kaya mini UN di sekolah, melalui penyerahan wewenang ke sekolah tidak akan lagi miniatur UN,” ujar Nadiem Makarim.

Metode penilaian sekolah seperti itu tidak seharusnya begitu. Oleh karena itu, ujian sekolah dilakukan oleh sekolah agar lebih variatif penilaiannya. Tidak hanya melalui ujian tulis, namun bisa melalui proyek, karya tulis, maupun portofolio.

“Kalau penilaiannya itu pilihan ganda pun, sebenarnya tidak masalah. Asalkan mendalam dan tidak ada jawaban singkat dan itu tidak bisa dilakukan secara nasional,” kata dia.

Nadiem menambahkan dalam Undang-undang (UU) Sisdiknas, disebutkan bahwa kelulusan adalah hak prerogatif sekolah. Jika ada lagi standarisasi oleh Kemendikbud, maka itu bukan lagi kedaulatan sekolah. Oleh karena itu, kata dia, dikembalikan ke sekolah agar sekolah lebih berdaulat.

“Nah ini mungkin ini yang guru-guru bilang ‘kami belum siap’ begitu. Dan memang benar, itu bukan salah karena memang banyak guru yang merasa belum siap karena belum jelas,” katanya.

Untuk guru-guru yang belum siap dan ingin menggunakan format USBN sebelumnya maka diperbolehkan untuk menggunakan USBN versi lama. Selain sekolah juga tidak masalah untuk minta bantuan. Misalnya, bantuan dari dinas pendidikan, bahkan diperbolehkan mendaur ulang soal-soal UN.

Namun, yang berubah, lanjut dia, pada 2020 tidak ada lagi pemaksaan dengan menggunakan standar dinas atau standar pilihan ganda. Kemudian tidak ada lagi pemaksaan.

“Bagi sekolah- sekolah yang punya guru-guru yang sudah ingin maju, maka bisa menggunakan USBN format baru. Sementara yang belum siap, boleh menggunakan format lama. Ini kebijakan yang mendukung kemerdekaan bagi yang menginginkan perubahan,” kata Nadiem. (red/*/bbs).

Awak media foto bersama Mendikbud Nadiem Anwar Makarim di Ruang Pertemuan Lantai 2 kantor Mendikbud Jl. Sudirman, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Foto: BP/Dede.
Ade Airlangga Sekjen Mendikbud memberikan talih asih kepada wartawan media perempuan atau ibu-ibu dalam rangka Hari Ibu Internasional, 22 Desember 2019.
Pejabat Mendikbud diwawancarai awak media
Ade Airlangga Sekjen Mendikbud diwawancarai awak media.
Loading...