Mahasiswa Geruduk Kantor KPU Sumbar Desak Komisionernya Dipecat

271
Mahasiswa UNP saat unjuk rasa di depan kantor KPU Sumbar

TOPIKINI, PADANG – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Teknik Elektro Universitas Negeri Padang, Rabu Siang (26/6/2024) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) provinsi Sumatera Barat di jalan Pramuka kota Padang.  Aksi mereka berkait pemilihan suara ulang (PSU) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sumatera Barat yang rencananya akan digelar 13 Juli nanti.

Dengan terjadinya PSU DPD tersebut, mahasiswa menilai anggota KPU Sumbar dan KPU RI tidak profesional dalam menyelenggarakan pemilu 2024. Menurut mereka, akibat kelalaiannya, negara harus mengeluarkan biaya besar untuk menyelenggarakan pemilihan suara ulang.

“Kami menuntut anggota KPU RI dan KPU Sumbar dipecat atau diberhentikan karena telah merugikan negara sampai ratusan miliyar,” kata Rahmad Zamrefi, saat berorasi.

Sebelumnya, KPU Sumbar merilis, untuk pelaksanaan PSU, KPU Sumbar memerlukan anggaran sebesar Rp 250 milyar.

“Dana sebanyak itu, akan lebih baik jika dialokasikan kepada daerah-daerah yang terdampak bencana,” lanjutnya.

Selain itu, mahasiswa juga menyoroti kelalaian KPU yang tidak menindaklanjuti putusan PTUN No 600/G/SPPU/2023/PTUN-JKT, perihal pembatalan Keputusan KPU No 1563 tahun 2023 Tentang daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum  tahun 2024. Meskipun ketua PTUN sudah menerbitkan perintah eksekusi, namun KPU tetap tidak melaksanakan putusan tersebut.

“PTUN Jakarta sudah mengeluarkan perintah untuk pembatalan Keputusan KPU tentang daftar DCT DPD, tetapi kamu malah tidak mengindahkan hal tersebut sehingga hal ini menjadi masalah yang berkepanjangan, yang berdampak dengan dilakukannya pemilihan suara ulang, biaya yang di keluarkan juga tidak main-main sebesar 250 milliar,” lanjutnya lagi.

Mahasiswa juga menyebut KPU RI sudah diputus melanggar kode etik oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu akibat tidak menjalankan putusan PTUN tersebut.

“Dalam putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu juga sudah menetapkan bahwa KPU terbukti telah melakukan pelanggaran kode etik, jadi tak ada alas an lagi untuk tidak memecat mereka,” lengkap Rahmad.

Unjuk rasa yang berlangsung lebih kurang 30 menit itu, berjalan tertib. Mahasiswa membubarkan diri usai berorasi dan membacakan tuntutan mereka.(tyo)