Ketum KDI: KDI: Ekonomi Kerakyatan Berbasis UMKM dan Koperasi Harus Dikuatkan Lewat Jasa Digitalisasi

24

Jakarta – Koperasi Jasa Ekonomi Digital Indonesia (KDI) menggelar audensi dengan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Kementerian Kordinator Bidang Perekonomian (Kemenko), Rabu, 1 Juli 2020 Pukul 10.00 – 13.00 WIB. Rapat terbatas ini dilaksanakan melalui konferensi aplikasi video zoom meeting bertempat di kantor PT Dinamika Utama Jaya.

Hadir dari Kementerian Koperasi dan UKM, yaitu Asisten Deputi Tata Laksana Koperasi, Asisten Deputi Simpan Pinjam dan Asisten Deputi Pemasaran. Selanjutnya hadir Direktur Bisnis Lembaga Pengelola Dana Bergulir KUMKM, Direktur Bisnis dan Pemasaran Lembaga Layanan Pemasaran KUKM, Dowira Inkiriwang Maramis Ketua Umum dan Pengurus Koperasi Jasa Ekonomi Digital Indonesia (KDI).

Tampak hadir juga Ketua Umum Benteng Jokowi (Bejo) dan Zaenal Azis Sekjen Bejo, selaku pencetus berdirinya KDI. Selain itu hadir pengurus KDI dari 15 Kabupaten/Kota dari berbagai propisi. Diantaranya dari Propinsi Papua, Sulut, Aceh NTT, NTB, Sulteng, Sultra, Jambi, Riau, Jakarta, Banten dan Jawa Barat.

Menurut Dowira Inkiriwang Maramis Ketua Umum KDI, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Deputi IV) mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait. Dimana dengan isu di bidang ekonomi digital, ketenagakerjaan, dan usaha mikro, kecil, dan menengah.

Katanya, Deputi ini menyelenggarakan fungsi sebagai koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang ekonomi digital, ketenagakerjaan, dan usaha mikro, kecil, dan menengah.

Bahkan juga pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang ekonomi digital, ketenagakerjaan, dan usaha mikro, kecil, dan menengah. Termasuk pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang ekonomi digital, ketenagakerjaan, dan usaha mikro, kecil, dan menengah dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

“Dari itulah kami melakukan audensi dan koordinasi dengan Kemenko Bidang Perekonomian. Kami banyak menyerap saram dan masukan dari pemerintah, terkait tehnis, regulasi dan implementasi pelaksanaan koperasi jasa ekonomi digital,” terang Dowira sapaan akrabnya.

Program inovatif dari Relawan Benteng Jokowi (BeJo) ini ditujukan membantu pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan. Selain itu, peluncuran Koperasi Digital Indonesia juga dinilai sejalan dengan program non tunai yang sedang dijalankan pemerintah.

Sementara itu Jak T. W. Tumewan, SE Ketua Umum DPP Benteng Jokowi dalam saat audensi virtual ini mengatakan, Koperasi Ekonomi Digital Indonesia (KDI) adalah bentuk pemikiran dalam bentuk program mandiri dan usaha bersama sebagai perwujudan dari implementasi program Nawacita Presiden Jokowi, apalagi di tengah covid 19, usaha jasa digital menjadi prioritas.

“KDI akan terus mengembangkan jasa koperasi dan UMKM berbasis digital di tengah pendemi covid 19. Selain itu akan mengimplementasikan program berbasis digital ke berbagai daerah di Indonesia untuk menguatkan UMKM sebagai fondasi ekonomi. Tentu di tengah covid para pelaku UMKM dan Koperasi harus dibantu dana stimulus di tengah covid 19,” kata pria yang biasa sapa Jak ini.

Katanya, KDI akan membuat pameran-pameran atau bazar-bazar ekonomi kerakyatan yang akan menjadi penyokong kekuatan ekonomi mikro. Peluncuran produk dan karya KDI menjadi bentuk kerja nyata untuk mengawal program Kerja Presiden Jokowi yakni Nawacita II.

“Kami akan membantu dan memfasilitasi produk-produk yang mampu menjangkau seluruh desa di Indonesia. Sehingga  kehadiran produk KDI mampu membantu masyarakat di desa yang sudah terbentuk pengurus KDI disana, dan juga memberikan dampak ekonomi bagi rakyat Indonesia secara nyata,” ujar Jak yang dikenal loyalis Presiden Jokowi ini.

Menurutnya, KDI merupakan program spektakuler dan inovasi dari Relawan Benteng Jokowi (BeJo) yang ditujukan membantu pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan. Selain itu, KDI juga dinilai sejalan dengan program non tunai yang sedang dijalankan pemerintah, khususnya melalui Kemenko Bidang Perekonomian.

“KDI akan merambah target market atau pasar ke seluruh wilayah Indonesia. Saat ini sudah masuk sekitar 7000-8000 item produk dari target sekitar 15000 produk yang akan kami pasarkan ke jaringan kami Benteng Jokowi yang sudah terbentuk di 350 Kabupaten Kota dan 1000 desa termasuk ekspor ke luar negeri antara lain produk pertanian, kosmetik, makanan sebagainya,” pungkas Jak.

*Masa Depan Digitalisasi Koperasi di Indonesia*

Sementara Zainal Aziz Sekjen DPP Benteng Jokowi mengatakan KDI adalah momentum untuk mengimplementasikan program Presiden Jokowi terutama badan usaha yang berbasis teknologi digital. Dimana KDI adalah badan usaha berbentuk koperasi yang visi misinya sesuai dengan keinginan pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan digital di Indonesia.

“Bentuknya berupa layanan penggunaan teknologi digital kepada anggota KDI. Program berbasis digital ini adalah untuk menguatkan ekonomi kerakyatan dan dengan tidak melupakan teknologi untuk mempermudah usaha koperasi lebih efektif,” kata Zaenal Azis yang juga Direktur Utama PT Dinamika Utama Jaya.

Ia mengatakan semua produk dan karya KDI akan jalan untuk mensejahterakan seluruh anggota relawan Benteng Jokowi dan anggota KDI, serta seluruh masyarakat Indonesia. Program ini sebagai bentuk nyata berkelanjutan dari perencanaan program digitalisasi dari tahun 2018 sebagai corong ekonomi digital Indonesia.

“Bentuk koperasi berbasis digitalisasi ini sudah kami siapakan secara terencana. Dimana nantinya ada fitur-fitur yang berisi warung-warung berbasis UMKM, IKM dan Koperasi yang akan digitalisasi kedalam e-commerce nya Koperasi Jasa Ekonomi Digital Indonesia (red-KDI) untuk melayani perdagangan antar daerah. Sementara untuk pasar luar negeri atau ekspor menunggu perkembangan wabah covid 19 berakhir,” pungkasnya.

Selanjutnya Steven Sahelangi Sekretaris Jenderal KDI mengatakan, berdirinya KDI bertujuan untuk masuk di dalam dunia ekonomi yang bebasis digital. Terutama yang berkaitan erat dengan program pemerintah dalam memajukan ekonomi yang berbasis digital.

“KDI akan menjadi mitra strategis pemerintah dalam hal memberdayakan ekonomi masyarakat. Dimulai saat pembinaan, pengembangan usaha, pemasaran produk dan manajemen hasilnya,” ujar Steve sapaan akrabnya.

Ia mengutarakan, KDI hadir demi kemudahan aktivitas bisnis yang lebih maju dengan berbasis digital. Tak terkecuali semua kompenen-komponen ekonomi masyarakat agar lebih maju dan lebih produktif.

“KDI akan membuat aplikasi koperasi yang berbasis digital sebagai sarana aktivitas bisnis antar masyarakat. Sehingga KDI bisa bermanfaat secara ekonomi kepada masyarakat dan pemerintah,” tukas pria asal Manado ini.

Steve menegaskan dalam Rakorsus KDI beberapa waktu lalu, sudah menyelesaikan aturan dan mekanisme kinerja KDI. Dimana telah dibuat keputusan-keputusan organisasi yang lebih detail dan tehnis untuk mengatur semuanya.

“Saat ini peluang konomi koperasi digital adalah momentum bagi KDI di tengah covid 19 untuk membantu kinerja pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat. Sehingga hasilnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional,” tandasnya.. (red)

Penulis: RB. Syafrudin Budiman, SIP

Loading...