Ketua KPU: Pelantikan Jokowi Tetap 20 Oktober, Walau Ada Usulan Dimajukan

80
Ketum Relawan Barisan Pembaharuan Apresiasi Jokowi yang Membuka Diri, Relawan Bisa Usulkan Calon Menteri

Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menanggapi kabar soal Jokowi yang disebut mengusulkan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden dimajukan. Jokowi sebelumnya disebut meminta pelantikan dimajukan ke tanggal 19 Oktober 2019.

“Tetap 20 Oktober 2019,” ujar Komisioner KPU, Hasyim Asyari kepada media melalui aplikasi pesan, Sabtu (28/9).

Hasyim menjelaskan, masa jabatan Presiden sudah ditetapkan dalam waktu tertentu (fix term). Artinya, lima tahun dihitung sejak Pilpres. Hal itu sudah dilakukan sejak Pilpres dan pelantikan Presiden 20 Oktober 2004.

Pemilu 2004 sendiri merupakan kali pertama Indonesia memilih presiden secara langsung lewat pemilihan umum. Pemilu berlangsung dua putaran dan kemudian dimenangkan oleh pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla.

Hasyim melanjutkan, sejak itu pada Pemilu 2009, Pemilu 2014 dan Pemilu 2019 siklus lima tahunan masa jabatan presiden adalah 20 Oktober.

“Karena itu hasil Pemilu 2019 pelantikan Presiden 20 Oktober 2019, tanpa melihat jatuh pada hari apa,” ujar Hasyim menegaskan.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi menyebut Presiden Joko Widodo memiliki keinginan untuk memajukan pelantikan sehari lebih cepat. Seperti diketahui pelantikan Presiden dan Wakil Presiden diagendakan pada 20 Oktober 2019.

“Pak Jokowi sudah mengusulkan agar bisa maju sehari,” ujar Budi saat saat dikonfirmasi, Sabtu (28/9).

Usulan dan keinginan itu, kata Budi, disampaikan Jokowi saat bersilaturahim dengan sejumlah pegiat Projo di Istana, Jumat (27/9). Namun demikian, Budi memastikan tak ada alasan khusus yang disertakan Jokowi dalam keinginannya tersebut.

“Gak ada, cuma ingin cari hari yang lebih baik saja. Hari sabtu,” kata Budi menegaskan.

Sementara itu Gus Din yang memiliki nama panjang Syafrudin Budiman SIP Ketua Umum Presidium Pusat Barisan Pembaharuan (PP BP) Tim Relawan Nasional Jokowi-Amin akan mengawal kesuksesan Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 20 Oktober 2019 besok. Katanya relawan BP akan mengerahkan ribuan relawan untuk turun ke jalan melakukan pengawalan dan syukuran kegembiraan bersama rakyat.

“Kemenangan Jokowi adalah kemenangan rakyat. Kalau ada yang mau mengganggu Jokowi akan berhadapan dengan rakyat,” tegas Gus Din.

Selain itu kata mantan aktivis angkatan 98 asal Surabaya ini, Jokowi-Amin dipilih secara konstitusional dan melalui proses Pemilu yang memiliki legitimasi yang kuat. Sehingga, apabila ada yang berupaya menganggu dan berkeinginan menggagalkan pelantikan Jokowi adalah tindakan inskonstitusional.

“Prabowo Subianto saja sebagai capres yang kalah pada 2019 mengakui kemenangan Jokowi dan menghormati keputusan KPU yang menetapkan Jokowi-Amin sebagai calon terpilih. Karena itu tak ada alasan lain untuk mengganggu pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 2019-2024,” pungkas Gus Din yang juga Konsultan Media dan Politik ini. (red)

Loading...