Joman: Terlibat Korupsi Rp 7,7 Miliar dan Suap Rp 33 Miliar, KPK Harus Segera Tangkap Sattar Taba  

60

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus berani mengungkap korupsi yang terjadi dimanapun dan yang dilakukan oleh siapapun. Juga tak terkecuali, korupsi yang terjadi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT. Kawasan Berikat Nusantara (KBN) yang dilakukan oleh Sattar Taba, Direktur Utama PT. KBN.

“Sattar Taba terindikasi melakukan korupsi sebesar Rp 7,7 miliar di perusahaan pelat merah tersebut bersama pejabat PT. Karya Citra Nusantara (KCN/ anak perusahaan PT. KBN), dengan modus kongkalikong pengeluaran dana melalui cek perusahaan. Dana tersebut dikeluarkan melalui 11 transaksi yang ditandatangani sepihak oleh Direktur Keuangan PT.KCN dan diketahui oleh Sattar Taba,” Ketua Umum Relawan Jokowi Mania Nusantara (Joman), melalui keterangan persnya, Selasa (14/08/2019).

Katanya, dana senilai Rp 7,7 miliar itu disinyalir berasal dari dana proyek pembangunan Pelabuhan Marunda. Praktek kongkalikong korupsi tersebut terjadi sekitar tahun 2014 – 2016. Kasus lain, Sattar Taba diduga kuat melakukan penyuapan terhadap hakim di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

“Sattar diindikasikan meminta Pelaksana divisi legal PT KBN Andri Indra untuk menyuap para hakim dengan nilai total sebesar Rp 33 miliar dalam perkara hukum yang melibatkan BUMN pengelola kawasan industri tersebut,” ungkap Immanuel sapaan akrabnya.

Menurutnya, pertengahan Juni lalu, KPK memang sudah menerima pengaduan korupsi yang dilakukan Sattar Taba. Namun rupanya hingga dua bulan berikutnya, KPK belum menindaklanjuti secara maksimal kasus korupsi yang bernilai besar ini. Hingga kini, KPK tak kunjung juga menangkap Sattar Taba.

“Rumor yang muncul menyebut Sattar Taba dibekingi oleh elit penjaga kekuasaan. Faktor ini yang diduga membuat KPK belum juga melakukan ‘tindakan berani’ terhadap Sattar Taba,” terang Immanuel.

Untuk menjaga prinsip persamaan di muka hukum (equality before the law) dan cita-cita memberantas praktek korupsi, maka Jokowi Mania (Jo-Man) pun mendesak KPK untuk segera Menangkap Sattar Taba guna menuntaskan kasus korupsi yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 7,7 miliar tersebut.
Selain itu KPK harus mengungkap kasus Suap Sattar Taba sebesar Rp 33 miliar kepada Hakim di PN Jakarta Utara dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta terkait penanganan perkara PT. KBN.

“KPK juga wajib mengabaikan setiap upaya campur tangan kekuasaan yang mencoba melindungi Sattar Taba,” tandasnya.

Jokowi Mania kata Immanuel juga berkomitmen untuk membuat wajah pemerintahan Presiden Joko Widodo bersih dari perilaku korupsi. Karena itu, Joman akan selalu mendukung langkah KPK dalam menangkap koruptor dan menegakkan hukum tanpa pandang bulu.

“Di pemerintahan Jokowi, orang yang masuk BUMN harus orang yang bersih dan memiliki integritas untuk membesarkan BUMN-BUMN yang handal,” pungkas Immanuel. (red)

Loading...