Jaman: Satu Tahun Jokowi Kepuasan Publik Menurun, Perlu Resuffle Kabinet

24
Tampak relawan JAMAN (Jaringan Kemandirian Nasional) memadati ruangan saat konsolidasi internal di Gelanggang Remaja Matraman, DKI Jakarta, Jumat malam (12/04/2019). Foto: topikini.com/Gus Din

Jakarta – Angka kepuasan publik dari berbagai survei yang dirilis tepat dengan setahun Pelantikan Jokowi-Ma’ruf kian menurun. Hal ini menujukkan sinyal ada yang tidak salah pada Pemerintahan Jokowi dan diperlukan resuffle Kabinet.

Demikian disampaikan oleh Ketua Harian DPP JAMAN (Jaringan Kemandirian Nasional), M. Eko Purwanto dalam rilisnya, Rabu (21/10/2020) di Jakarta.

Dia menduga bahwa menteri atau para pembantu presiden memiliki agendanya sendiri-sendiri, dan terkesan Presiden Jokowi kerja keras sendiri tanpa tim kerja yang baik.

“Kita ambil contoh, dimana Wapres KH. Ma’ruf Amin? Kita kehilangan sosok wapres seperti Jusuf Kalla, yang memiliki kemampuan diplomasi yang baik, mampu merangkul oposisi, bahkan mendamaikam konflik internasional,” ungkapnya.

Menurut dia, posisi Wapres Ma’ruf Amin, dengan latar belakang sebagai pimpinan MUI harus mampu meredam gerakan fundamentalis yang anti pemerintah.

” Kalau diibaratkan dalam permainan catur, posisi perdana menteri cocok disematkan pada Prof. Pratikno, sosok orang yang paling berperan dalam hitam putihnya penyusunan kabinet sampai penentuan eselon di kementerian dan lembaga, belum sepenuhnya mengoptimalkan para menteri, pimpinan lembaga dan birokrasi,” ujarnya.

Selama setahun kerja pemerintahan Jokowi-Ma’ruf ini, dia mengaku juga belum mendapat efek yang mengejutkan dari kebijakan terobosan para menteri.

“Langkah menteri-menterinya seperti langkah pion yang kerja normal, yang tidak ada lagi kebijakan out of the box atau gebrakan yang berarti,” kata dia.

Sementara, di sektor Kedaulatan Pangan, kata dia, bukan diberikan kepada Kementan, tetapi Kemenhan. Sedangkan Kementan justru ribut dengan Kemendag soal import Holtikultura sehingga harganya sempat melambung di pasar lokal.

“Menteri BUMN yang seharusnya leading sektor pelaksanaan UUD Pasal 33, justru tidak fokus pada jabatannya karena merangkap ketua Gugus Tugas Pemulihan Covid-19. Banyak pula penempatan komisaris di BUMN yang rangkap jabatan padahal tidak sesuai peraturan undang-undang,” kata dia

Kemudian, program Kementerian Sosial, yakni bagi-bagi sembako, dengan pagu Rp300.000 per paket, tetapi kalau dirinci isi paket tersebut: beras, sarden, mie instan, minyak, saos ternyata dihitung nilainya hanya Rp200.000.

“Padahal Pemerintah bisa membagikan bantuan tunai langsung, sehingga ada perputaran uang di masyarakat bawah serta UKM-UKM, tidak hanya menguntungkan perusahan vendor besar,” kata Eko.

Di akhir, dia menyarankan agar akselerasi perubahan harus dilakukan, agar visi Indonesia Maju masih on the track berpihak kepada Rakyat.

“Presiden Jokowi harus secepatnya mengganti para pembantunya yang kerja biasa-biasa saja dan sibuk membranding diri menjadi next Capres 2024,” tutupnya.(*)

Editor: RB. Syafrudin Budiman SIP

Loading...