Jalasveva Jayamahe di Laut Kita Jaya, Di Natuna Kita Tidak Takut Cina

Teks: Yusdasari, SE beserta jajaran pengurus dan dewan pembina, Satria Kita Pancasila (SKP). Foto: Istimewa.

Oleh Yusdasari, SE.
Ketua Umum Satria Kita Pancasila

Motto atau seruan TNI Angkatan Laut Indonesia adalah “Jalesveva Jayamahe” yang seringkali diterjemahkan sebagai “Di Lautan Kita Jaya”. Motto ini sebenarnya berasal dari jaman Majapahit, yang angkatan lautnya sering memakai kata ini untuk membangkitkan semangat.

Sebenarnya, ungkapan ini berasal dari Bahasa Sanskerta Jaleṣeva Jayamahe dan bisa dianalisis sebagai berikut: Jaleṣveva yang terdiri dari dua bagian, jaleṣu dan eva. Jaleṣu berasal dari kata dasar jala (maskulin) yang berarti air, dan jaleṣu adalah bentuk jamak dan lokativus yang secara harfiah bisa diterjemahkan sebagai “di air-air”. Eva adalah sebuah partikel dan bisa diterjemahkan dengan kata “-lah”. Jayamahe berasal dari kata kerja (verba) ji yang dikonjugasi menurut kala kini persona ketiga jamak dalam modal indikatif dan secara harfiah bisa diterjemahkan sebagai “kita berjaya”.

“Jadi, kalimat ini secara harfiah artinya adalah “di air-airlah kita berjaya”. (wikipidia).

Slogan ini juga bukan sekedar slogan dari Indonesia Tempo dulu dari Majapahit tapi slogan itu adalah simbol untuk menyatakan bahwa Indonesia adalah negara kelautan yang besar. Menyikapi tentang masuknya Cina di Wilayah perairan Indonesia Natuna,
kita perlu mengingat kembali beberapa hal dari deklarasi Juanda hingga UNCLOS United Nation ON The Sea Of The Law:

1.Bahwa Indonesia menyatakan sebagai negara kepulauan yang mempunyai corak tersendiri.

2.Bahwa sejak dahulu kala kepulauan nusantara ini sudah merupakan satu kesatuan.

3.Ketentuan ordonansi 1939 tentang Ordonansi, dapat memecah belah keutuhan wilayah Indonesia dari deklarasi tersebut mengandung suatu tujuan:

Dimana untuk mewujudkan bentuk wilayah Kesatuan Republik Indonesia yang utuh dan bulat. Dan untuk menentukan batas-batas wilayah NKRI, sesuai dengan asas negara Kepulauan. Serta untuk mengatur lalu lintas damai pelayaran yang lebih menjamin keamanan dan keselamatan NKRI.

Kemudian batas wilayah yang disepakati di UNCLOS dari tahun 1973 sampai 1982 bahwa jelas Indonesia mempunyai batas batas yang tidak bisa dan tidak boleh dilanggar negara negar sesuai kesepakatan besar UNCLOS dan itu harus dilindungi. Sebelum UNCLOS ada Aturan laut pada jaman Kolonial Belanda ini, bahwasanya pulau pulau di area Nusantara terpisahkan oleh laut di sekelilingnya dan dari setiap pulau hanya mempunyai laut di sekeliling sejauh 3 mil dari garis pantai.

Aturan ini memisahkan Indonesia itu sendiri dalam pulau kepulannya dan laut kita adalah milik bersama-sama semua negara di dunia dan ini amat sangat merugikan kita sebagai negara nusantara negara kepulauan

Kemudian Deklarasi Djuanda selanjutnya diresmikan menjadi UU No.4/PRP/1960 tentang Perairan Indonesia. Akibatnya luas wilayah Republik Indonesia berganda 2,5 kali lipat dari 2.027.087 km² menjadi 5.193.250 km² dan tidak memisahkan antar pulau kepulau lainnya dan Indonesia benar benar menjadi sebuah kesatuan dalam satu kedaulatan negara kepulauan Archipelago State.

Dan semua itu diakui Oleh United Nation Cobvention On the Sea Of the Law
Yang diratifikasi oleh Indonesia
Pada tahun 1985 melalui UU no 17/1985, Indonesia meratifikasi Law of the Sea Convention 1982 Konvensi Hukum Laut 1985 atau yang lebih dikenal dengan nama UNCLOS 1982.

Hanya memang semua ini perlu dikuatkan dan diperkokoh perlindungan dan penjagaan kedaulatan kita, tentunya kita harus menguatkan Prinsipal militer Alutsista dan Equipmen Militer dan Strateginya .

Saya menanggapi ini agak sedikit geram karena jelas ini adalah seperti kita dipermalukan dan wilayah kedaulatan kita di duduki. Ini perlu tindakan tegas tapi tidak perlu perang. Tapi Menteri Luar negeri kita sebaiknya datang dan melakukan lobi lobi tentang hal ini. Bukan hanya itu tetapi Menko Maritim dan Menhankam harus memberikan pernyataan yang tepat dalam hal ini dan menyambangi kementrian Pertahanan China secara langsung.

Untuk meredakan ketegangan yang ada
Dan sebaiknya sosialisasi tentang kedaulatan dan sosialisasi tentang Kenusantaraan berikut hak-haknya akan Kedaulatan itu lebih kuat lagi dipaparkan kemasyarakat agar masyarakat mengerti dan paham tentang permasalahan permasalahan seperti ini. Sehingga tidak menimbulkan kegaduhan yang tidak berarti karena kepahaman itu sendiri tidak ada secara nyata.

Dan Indonesia sudah seharusnya mempunyai Kapal Induk dan bahkan bisa mulai untuk memikirkan mempunyai Senjata Nuklir. Inilah masukan kami sebagai anak bangsa.Terima kasih.

Penulis Yusdasari, SE.
Editor: Syafrudin Budiman SIP

Loading...