Hendrik Yance Udam: Kerusuhan Terjadi di Papua, Karena Otonomi Khusus Tidak Dikelola Dengan Baik

1329
Teks: Acara diskusi 'Papua adalah Indonesia, Mengupas Campur Tangan Asing Dalam Kerusuhan Papua' yang dilaksanakan Kaukus Muda Indonesia (KMI) di Hotel Sentral Jl. Pramuka, Jakarta Pusat, Selasa(24/09/2019). Foto: Gus Din.

Jakarta – Diskusi publik mengangkat tema ‘Papua adalah Indonesia, Mengupas Campur Tangan Asing Dalam Kerusuhan Papua’ berlangsung antusias. Sebanyak 200 peserta hadir mendengarkan dan melihat pemaparan pembicara, Hendrik Yance Udam Ketua Umum Gerakan Rakyat Cinta NKRI (Gercin -NKRI), Stanislaus Riyanto Pengamat Intelejen dan Irma Chaniago politisi Partai Nasdem.

Acara ini dilaksanakan Kaukus Muda Indonesia (KMI) di Hotel Sentral Jl. Pramuka, Jakarta Pusat, Selasa, (24/09/2019). Kegiatan ini digelar untuk merespon keprihatinan krisis dan konflik yang terjadi di tanah Papua dan Papua Barat.

Hendrik Yance Udam (HYU) pembicara pertama mengatakan, kerusuhan yang terjadi di Papua, karena otonomi khusus (otsus) tidak dikelola dengan baik. Sehingga katanya hal ini memberi celah bagi sekelompok orang untuk memicuh kerusuhan.

“Tidak semua orang Papua suka kerusuhan atau menginginkan kemerdekaan. Ada juga pihak asing yang disinyalir turut memperkeruh keadaan, dengan berkembangnya propaganda negatif yang ada,” terang HYU sapaan akrab Hendrik Yance Udam.

Menurutnya, pemerintah seharusnya lebih peduli pada masyarakat Papua. Seperti melibatkan masyarakat Papua untuk mengerjakan proyek infrastruktur. Serta memberi perhatian pada anak, cucu pejuang Pepera yang berjumlah sekitar 1000 orang.

“Pemerintah juga harus menghargai budaya Papua karena orang Papua, walau bicaranya keras namun berhati lembut. Berilah informasi yang benar sehingga masyarakat Papua merasa menjadi bagian dari NKRI,” tegas HYU.

Selanjutnya, Stanislaus Riyanta Pengamat Intelejen menjelaskan, bahwa konflik yang terjadi di Papua, karena kurangnya peran diplomasi pemerintah. Terutama katanya, kementerian luar negeri yang harus secepatnya melakukan langkah-langkah kongkrit untuk menyelesaikan konflik dan mengatasi hoax.

“Karena pada saat internet dimatikan, maka informasi yang benar dari pemerintah tidak bisa diakses masyarakat. Maka lebih mudah terprovokasi dan terjadilah kerusuhan dengan cepat,” ujar Stanis sapaan akrabnya.

Stanis mengatakan, hal inilah yang dimanfaatkan pihak asing untuk melakukan propaganda tentang pelanggaran HAM. Bahkan katanya, keterlibatan pihak asing sekarang semakin halus dan nyaris tidak kelihatan, seperti memberikan bea siswa pada anak muda Papua.

“Akan tetapi bea siswa tersebut, hanyak alat propaganda terselubung untuk memasukkan stigma negatif tentang Indonesia. Karena itu pemerintah harus lebih meningkatkan peran intelejen lebih sigap lagi,” tukas Stanis.

Sementara itu Irma Chaniago pengurus DPP Partai NasDem ini menyatakan, konflik di Papua terjadi akibat generasi mudanya tidak tahu sejarah, mengapa Indonesia dan Papua berintegrasi. Dan kata politisi perempuan ini, pemerintah hingga saat ini tidak memasukkan ke dalam kurikulum sejarah yang diajarkan di sekolah-sekolah.

“Banyak masyarakat yang belum sejahtera, meski dana yang digelontorkan oleh pemerintah sekitar 8,4 trillun,” ungkapnya perempuan asal Sumatera Barat ini.

Irma yang sempat diusung sebagai calon menteri versi Konvensi Relawan ini menilai, ketimpangan ekonomi di Papua membuat Papua bergolak, karena kelompok-kelompok tertentu menikmati dana Otsus. Sementara menurut anggota DPR RI ini, yang lainnya tidak mendapat apa-apa.

“Papua juga dikacaukan oleh politikus/elit-elit politik negeri kita sendiri akibat membuat opini yang meresahkan masyarakat. Mahasiswa Papua yang belajar di luar Papua juga sudah terpapar radikalisme, separatisme lalu Pulang ke Papua dan menimbulkan konflik,”

Apalagi kata Irma, kecemburuan sosial juga terjadi akibat para pekerja di infrastruktur berasal dari daerah lain dan tidak melibatkan orang Papua.

“Hal ini harus menjadi evaluasi dan tantangan bagi pemerintahan Jokowi. Tapi kami yakin, pak Jokowi bisa mengatasi masalah papua dengan pendekatan sosial budaya,” pungkasnya. (red)

Loading...