Gubernur Papua Lebih Mendengar Ketum Demokrat AHY Dibandingkan Presiden Jokowi soal Lockdown di Papua

Jakarta – Presidium Relawan Indonesia Bersatu (RIB) Lisman Hasibuan merasa heran dengan adanya isu kebijakan Lockdown yang akan dikeluarkan oleh Gubernur Papua 1 bulan lamanya. Hal ini ditanggapi Lisman bahwa, Lukas Enembe Gubernur Papua Lebih mendengar apa arahan Ketua Umum Partai Demokrat AHY.

Lisman juga heran dengan adanya isu kebijakan lockdown selama satu bulan mulai Agustus mendatang yang dikeluarkan oleh Lukas Enembe.

“Kami melihat bahwa Gubernur Papua Lebih mendengar apa arahan Ketum Demokrat AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) yang selama ini mengatakan bahwa negara gagal dalam hadapi pandemi Covid-19 dibandingkan Presiden Jokowi saat ini,” ujar Lisman kepada media, Kamis, (22/07/2021) di Jakarta.

Kata Lisman, Gubernur Papua Lukas Enembe meminta kepada masyarakat di provinsi itu agar dapat melakukan persiapan dan mengantisipasi surat edaran gubernur yang akan datang.  Terkait rencana menutup akses keluar masuk atau ‘lockdown’ dalam upaya menekan penyebaran Covid-19 di wilayah setempat

“Gubernur Papua yang juga Ketua Demokrat Provinsi Papua ini seakan tidak tahu aturan pemerintahan persoalan lockdown. Kebijakan Gubernur Papua bertentangan dengan kebijakan Pemerintah Pusat tentang PPKM Darurat yang diatur jelas. Jelas ini pembangkangan,” tegas Lisman.

Selain itu, ia pun mengungkapkan beberapa kebijakan dari Gubernur Papua Lukas Enembe yang bertentangan dengan pemerintah pusat yakni dengan memberhentikan Sekda Papua yang telah ditunjuk pemerintah pusat.

“Beliau (red-Gubernur Papua) bisa memberhentikan Sekda Papua dengan tidak mengindahkan Keputusan Presiden Jokowi. Artinya suara Jokowi tidak di dengar saat ini sama Gubernur Papua,” tukasnya.

Dengan segala tindakan dan pernyataan Gubernur Papua selama ini, ia melihat sebagai preseden yang buruk yang mana para pembantu Presiden harusnya bisa tegas dan menjaga harga diri seorang Kepala Negara dan jangan sampai ada Negara dalam Negara.

“Lemahnya para menteri dan aparat penegak hukum dalam berantas Korupsi di Papua membuat Gubernur Papua merasa kuat dan tidak tersentuh masalah hukum. Padahal baru saja temuan Intel Mabes Polri menemukan Rp1,8 triliun penyalahgunaan anggaran Otsus di Papua dan belum lagi temuan PPATK dengan puluhan transaksi yang mencurigakan terhadap anggaran di Papua,” ungkapnya. (red)

Penulis: RB. Syafrudin Budiman SIP