DPPKB Kota Makassar Sisipkan Pembelajaran SKK tingkat SMP

TOPIKINI, MAKASSAR – Kepala Bidang (Kabid) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB)  Kota Makassar, Muhammad Ramli terus berupaya agar perkawinan dini tidak terjadi dengan menyisipkan Sekolah Siaga Kependudukan (SKK) disetiap pembelajaran di tingkat SMP karena SMA saat ini dibawah naungan pemerintah Provinsi.

“Saat ini sudah ada 8 sekolah sudah terbentuk di kota Makassar, jadi kita sisipkan materi-materi dari pada sekolah siaga pendudukan,” kata Muhammad Ramli saat melakukan sosialisasi di hotel Grand Imawan, Sabtu (4/12/2021).

Dirinya menyebutkan SKK  bisa saja dimasukan dalam berbagai mata pelajaran, kearifikan lokal masing-masing sekolah. Seperti mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) yang membahas tentang Geografi dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) bisa dimasukan tentang perilaku produksi dan sebagainya.

“Jadi sekolah yang sudah kita bentuk ini kita terus melakukan pembinaan secara berjenjang, tapi situasi pandemi ini masih terbatas. Beda sebelum pandemi kita selalu melakukan evaluasi,” ucapnya.

“Jadi dulu kalau ada 10 soal yang diberikan oleh guru, ada dua soal mengenai kependudukan, begitu pula pada saat ujian semester pasti ada soal diberikan mengenai pendudukan ” lanjutnya.

 

Muhammad Ramli juga menyebutkan saat ini ada sekolah di SMP 5 kota Makassar dan MTs Negeri I Makassar jika SKK sudah masuk dalam ekstrakuler dengan memberikan pembinaan.

“Jadi siswa diberikan tugas mengambil data mengenai kependudukan, dan dia (Siswa) disuruh untuk mentabulasi data, memberikan grafik. Jadi anak diberikan pemahaman mengenai kepadatan penduduk,” tuturnya.

Kepala Perwakilan BKKBN Sulsel, Andi Rita Mariani mengatakan jika SKK di Provinsi Sulawesi selatan sudah tersebar di 46 sekolah dan pembelajaran itu memiliki panduan tari tingkat pusat.

“Jadi saat ini kita sudah memiliki panduan, dari tingkat provinsi dan kabupaten yang nantinya sosialisasikan di sekolah-sekolah. Tapi harus didahului dulu melalui MoU melalui dinas tingkat Provinsi maupun kabupaten/kota,” katanya.

Setelah ada MoU dari dinas, baru akan melakukan pertemuan dengan guru-guru sekolah yang ditunjuk sebagai SKK, karena dia yang akan menyampaikan kepada para siswa.  “Jadi harus responsif dalam persoalan pendudukan,” singkatnya.

Sementara anggota komisi IX DPR RI, Ashabul Kahfi mengatakan Sosialisasi SKK ini para remaja atau siswa harus menjadi aktor.

“Khususnya dalam membuat narasi, remaja harus fokus belajar jangan nikah dulu,” singkatnya.(randi)