Bupati Maybrat Dukung Langkah Pemerintah Pusat Meminta China Atasi Covid-19

Jakarta – Bukan saja negara China dan Singapura, bahkan silahkan saja jika Rusia dan Negara Bagian Luar yang ingin membantu Bangsa Indonesia menangani Covid-19. Hal ini disampaikan Bupati Maybrat Bernard Sagrim kepada media, Jumat (9/7/2021) di Jakarta.

“Kita mendukung demi Keselamatan Jutaan Rakyat Indonesia. Kalau memang negara luar membantu,” ujarnya.

Bupati muda ini juga bicara, secara pribadi atas nama kepala daerah Maybrat, menilai kebijakan yang dilakukan Pemerintah Pusat. Dalam hal ini Bapak Presiden Jokowi telah menunjuk Bapak Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan dan Menko Ekonomi Airlangga Hartarto untuk kebijakan pemulihan pandemi covid, pemulihan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat termasuk lapangan kerja,
maupun partai-partai politik diminta berkoalisi untuk mendukung kebijakan pemerintah tersebut atasi Covid 19.

“Semua elemen pemerintah dan partai politik yang di parlemen harus bersatu mendukung kebijakan Presiden Jokowi dalam penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi,” tukasnya.

Kata dia secara prinsipnya, keselamatan manusia adalah yang paling tertinggi. Karena itu, semua pemangku kepentingan di negara ini harus berkolaborasi, berkomitmen menyatukan dan merumuskan kebijakan terkait permasalahan yang terjadi saat ini.

“Pertama pemulihan kesehatan yang terkait dengan covid-19. Berikutnya pemulihan ekonomi dan keselamatan atau kesejahteraan masyarakat dalam situasi pandemi covid-19 ini. Karena bagaimana pun juga, perjalanan atau pandemi covid sudah hampir 1,5 tahun,” tandasnya.

Ia juga meminta kepada para mahasiswa untuk meninggal idealismenya. Sebab membangun tidak semudah yang dipikirkan. Dalam situasi normal, semua hal masih bisa dilakukan sesuai arah kebijakan dan visi misi secara nasional dan daerah. Tapi dalam kondisi pandemi Covid-19, semua hal bergeser.

“Siapa yang pernah menyangka kita diterpa pandemi Covid-19. Ini bukan hanya Indonesia tapi seluruh negara tanpa terkecuali. Oleh karena itu situasi luar biasa ini membutuhkan kebijakan yang luar biasa juga di luar visi misi seperti Nawacita,” pintanya.

Ia melanjutkan soal adanya kerjasama antara Indonesia dengan China, konstitusi tidak melarang. Terlepas dengan dasar negara China, Indonesia sudah final berpegang pada Pancasila.

“Muaranya kan membangun rakyat dan membangun manusia. Tinggalkan pemahaman kita terhadap ideologi yang sempit. Doktrinnya berlaku di negaranya, tapi untuk keselamatan dan berkolaborasi untuk pembangunan ada kerja sama,” katanya.

Menurutnya, semua upaya yang dilakukan pemerintah tepat. Meskipun ia akui di daerahnya, masyarakat ribut karena mempertanyakan visi misinya yang tak berjalan. Misalnya pembangunan jalan atau asrama mahasiswa.

“Saya bilang begini pada mereka, visi misi itu ada tapi kita melihat situasi negara bagaimana, dana kita tergantung pada subsidi dari APBN, dana perimbangan, otsus dari provinsi, Tapi ini kan di-recofusing, pemangkasan semua dana, jadi asumsi itu meleset semua. Kita sudah anggarkan tapi tiba-tiba dana dipotong,” ungkapnya.

Ia menyebut saat ini kondisinya bergantung pada pemerintah. Karena itu ia mengajak pada masyarakat dan mahasiswa untuk mendukung pemerintah pusat. Sebab ada hal yang penting bagi keselamatan manusia.

“Karena semua sumber daya yang ada di Indonesia sudah dicoba melalui kebijakan Pak Presiden,” pungkasnya. (red)

Editor: RB. Syafrudin Budiman SIP