Barisan Pembaharuan Dukung ARJ, Gelar Aksi Empat Tuntutan di KPK

31
Gus Din bersama para relawan saat aksi demontrasi di depan kantor KPK, Senin (16/09/2019). Foto: Istimewa.

Jakarta – Ratusan massa Aliansi Relawan Jokowi dibawah koordinator ARJ Aidil Fitri, mennggeruduk Kantor KPK dibilangan Kuningan dengan mengusung tuntutan 4 tuntutan yang segera ditindak lanjuti, Senin, (16/09/2019).

Kata Aidil Fitri, KPK hari ini telah mempunyai pemimpin yang baru. Akan tetapi KPK masih memiliki Warna yang lama.

“Dominasi wadah pegawai yang mana kita cukup tahu selama ini merekalah yang mengatur keputusan KPK bahkan mereka dapat mengatur dalam tebang pilih kasus yang dilakukan KPK selama ini,” tegasnya saat orasi.

Menurut Ketua Umum Foreder ini, di dalam tubuh KPK ada seseorang yang berinisial Novel Baswedan. Bahkan beberapa hari yang lalu, ia berani nenyatakan bahwasanya para koruptor berterimakasih kepada Presiden Jokowi.

“Hal ini membuat kami sebagai Aliansi Relawan Jokowi (red-ARJ) sangat marah, karena kami tahu seorang Novel Baswesan sampai saat ini memiliki rekam jejak yang tidak bersih malah menuding Jokowi didukung koruptor,” tukas Aidil Fitri.

Buktinya, kata Aidil Fitri, Novel Baswedan memiliki beberapa kasus yang melibatkan dirinya. “Salah satunya adalah kasus Bengkulu,” pungkasnya.

Sementara itu Gusdin yang memiliki nama panjang Syafrudin Budiman SIP dalam orasinya menyatakan, Kami relawan Jokowi yang tergabung dalam Aliansi Relawan Jokowi (ARJ) bersepakat bersama seluruh elemen masyarakat untuk mengkritisi apa maksud dan tujuan seorang Novel Baswedan sehingga berani membuat pernyataan tersebut.

“Apakah memang benar adanya dugaan pembangkangan di internal KPK sendiri” tanya Gus Din yang juga Ketua Umum Barisan Pembaharuan ini.

Menurutnya, para relawan Jokowi yang tergabung dalam Aliansi Relawan Jokowi menuntut:
1. Pecat NB dari KPK.
2. Bubarkan wadah pegawai KPK.
3. Mendukung revisi RUU KPK
4. KPK bersih dari orang-orang yang terindikasi terjangkit paham radikalisme.

“Empat tuntuan ini harus dilaksanakan agar KPK bisa lebih baik dan lebih kuat. KPK jangan dijadikan alat kepentingan politik sesaat,” pungkas Gus Din. (red)

Loading...