Barisan Pembaharuan: Antisipasi Resesi Ekonomi, Presiden Jokowi Jangan Ragu Resuffle Kabinet

41
Gus Din Ketua Umum Barisan Pembaharuan saat bersama Presiden Jokowi pada acara pembubaran Tim Kampanye Nasional (TKN),  di Restoran Seribu Rasa Jl. H. Agus Salim 128, Menteng Jakarta Pusat, Jumat (26/07/2019). Foto: topikini.com/swafoto

Jakarta – Mengantisipasi kemerosotan ekonomi atau resesi ekonomi, organisasi Barisan Pembaharuan (BP) sebagai pendukung Joko Widodo dan KH. Ma’ruf Amin, meminta Presiden Jokowi jangan ragu melakukan resuffle kabinet. Jika perombakan kabinet Indonesia Maju niatnya adalah perbaikan tidak menjadi masalah.

Hal ini disampaikan Gus Din atau RB. Syafrudin Budiman, SIP., Ketua Umum Presidium Pusat Barisan Pembaharuan (PP BP) dalam siaran persnya, Senin (26/10/2020) di Jakarta.

“Demi mengatasipasi resesi ekonomi yang menajam dan mengarah pada depresi ekonomi (red-penurunan aktivitas ekonomi yang parah dan berkepanjangan), sebaiknya Presiden Jokowi jangan ragu melakukan reshuffle kabinet,” ujar Gus Din menegaskan.

Menurut Ketua Umum Relawan Jokowi-Amin tingat nasional ini, semua keputusan ada di Presiden dan kita semua menunggu gebrakan Jokowi. Katanya, resuffle adalah hak prerogatif Presiden Jokowi dan dirinya memiliki kewenangan besar demi perbaikan dan pemulihan ekonomi nasional.

“Kalau untuk tujuan yang baik demi kemajuan dan pemulihan ekonomi nasional kenapa tidak untuk resuffle kabinet. Presiden Jokowi butuh Menteri-Menteri yang bisa bekerja profesional dan memiliki kompetensi di bidangnya,” terang Gus Din yang berprofesi sebagai Konsultan Media ini.

Kata Gus Din, bulan November-Desember 2020, bulan yang tepat untuk mengevaluasi kinerja kabinet, setelah satu tahun kepemimpinan Jokowi-Amin di 20 Oktober 2020. Apalagi katanya, banyak program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan Penanganan Covid-19 akan dijalankan dan dikucurkan di akhir tahun 2020.

“Perlu Menteri-Menteri yang bisa bekerja serius dan terukur dalam bekerja. Apalagi akan ada ratusan triliun yang akan diberikan pada masyarakat untuk pemulihan ekonomi nasional dan mengantisipasi resesi ekonomi nasional,” jelas Gus Din.

Bantuan Dana dan Bantuan Sosial untuk Pemulihan Ekonomi

Adapun sampai saat ini, Gus Din mengatakan, pemerintah telah mengucurkan bantuan dana sebesar RP 68,2 triliun kepada 80 juta warga miskin. Bantuan dana tunai ini diberikan dalam Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Kartu Sembako (PKS) yang masuk dalam sektor perlindungan sosial.

“Sektor perlindungan sosial dan realisasi penyerapan anggaran yang paling besar ada pada PKH. Realisasi penyerapan anggaran ini sudah mencapai Rp 36,3 triliun dari total anggaran sebesar Rp 37,4 triliun. Dimana anggaran ini diberikan kepada 10 juta keluarga,” jabarnya.

Program kedua pemerintah adalah memberikan sumbangan penyerapan terbesar dalam Program Kartu Sembako, yang hingga saat ini sudah tersalurkan sebesar Rp 31,9 triliun dari pagu anggaran Rp 43,6 triliun. Program ini sudah tersalurkan kepada 19,4 juta keluarga, termasuk di dalamnya keluarga penerima manfaat PKH.

“Kurang lebih sekitar 80 juta rakyat yang hidupnya di taraf ekonomi paling bawah sudah tersentuh program pemerintah ini,. Tentu perlu kerja serius untuk merealisasikannya tepat sasaran,” kata Gus Din.

Dalam Pemulihan Ekonomi Nasional ada bantuan lain yang sudah didistribusikan kepada warga yang terdampak pandemi Covid-19. Seperti Bantuan Sosial Jabodetabek dan non jabodetabek sebesar Rp 29,2 triliun atau sebesar 74,6 persen dari pagu anggaran Rp 39,9 triliun dengan target yang disasar adalah 10,9 juta keluarga.

“Terakhir adalah program Kartu Prakerja (KP) yang sudah tersalurkan sebesar Rp 19,64 triliun kepada 5,4 juta yang lolos gelombang 1 hingga 9. Pemerintah sedang membuka gelombang 10 atau gelombang terakhir dari program Kartu Pekerja,” lanjutnya.

Gus Din mengutarakan, program baru yang sudah diluncurkan pada Agustus, yaitu program subsidi gaji. Program ini sudah disalurkan sebesar Rp 14 triliun atau 36,9 persen dari total anggaran Rp 37,9 triliun. Adapun dengan target sasaran sebanyak 15,72 juta karyawan.

“Data dan angka ini sesuai dari Ketua Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional (Satgas PEN) Budi Gunadi Sadikin. Kalau Tim PEN sudah bekerja, tinggal para Menteri-Menteri bekerja maksimal, kalau tak bisa mengimbangi yang dicopot saja,” tegas Gus Din.

Terkahir katanya, ada juga beberapa program lain, seperti program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dan program diskon listrik yang sudah atau proses penyaluran dari kementerian dan lembaga negara.

“Program Tim PEN sudah sesuai instruksi Presiden Jokowi, agar bergerak cepat di tengah pandemi Covid-19. Namun Presiden Jokowi sempat marah pada 17 Juli 2020 dalam rapat terbatas dan mengancam tak segan untuk mencopot menteri berkinerja buruk. Jadi kami mendukung Jokowi untuk melakukan resuffle kabinet,” pungkasnya. (red)

(red)

 

 

 

 

 

Loading...