Banggar DPRD Sumbar Meminta Audit Investigasi Biaya Operasional Bank Nagari

780
Syamsul Bahri (pakai peci)

TOPIKINI – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumbar, Syamsul Bahri, meminta dilaksanakan audit investigasi biaya operasional Bank Nagari, yang dinilai terlalu boros. Hal itu disampaikan Syamsul saat rapat bersama direksi Bank Nagari beberapa waktu lalu di ruang rapat DPRD Sumbar, jl Khatib Sulaiman kota Padang.

“Saya meminta agar dilakukan audit investigasi terhadap biaya operasional Bank Nagari yang dinilai terlalu boros, sehingga deviden untuk kabupaten kota dan provinsi Sumatera Barat menurun. Kami minta kepada direksi Bank Nagari untuk mengefisiensi biaya operasional Bank Nagari di Sumatera Barat ini,” ucap Syamsul Bahri kepada Topikini, Minggu (24/11/2019).

Menurut Syamsul, semula Banggar mengestimasi deviden untuk provinsi Sumatera Barat tahun 2019 sebesar Rp 97 milyar, namun menurut Bank Nagari hanya Rp 82 milyar.

“Dari data dan kajian kita, semula kita estimasi deviden untuk provinsi Sumatera Barat itu Rp 97 milyar, tapi ternyata estimasi mereka hanya Rp 82 milyar, kita tidak mau, pada saat diputuskan Banggar itu harus Rp 90 milyar. Tapi Bank Nagari bersikeras hanya Rp 82 milyar,” lanjut ketua Komisi I DPRD Sumbar itu.

Menurutnya lagi, ketidak mampuan Bank Nagari membayar deviden sebesar Rp 90 milyar, karena diduga adanya pemborosan di biaya operasional Bank Nagari.

“Banggar bersekukuh harus harus Rp 90 milyar, dikarenakan adanya pemborosan di biaya operasional Bank Nagari, Bopo (biaya operasional) 81 persen,” tambahnya lagi.

Berdasarkan temuan Banggar, pemborosan tersebut terdapat pada kegiatan yang tak bermanfaat, seperti biaya perjalanan ke luar negeri.

“Biaya operasional itu termasuk biaya perjalanan, raun-raun ke Australia ke Italia ke Eropah, belum lagi tunjangan ini itu, jadi dilihat ini ada pemborosan biaya operasional bank Nagari,” tutup politisi PDI Perjuangan itu.(art)

Loading...