Awasi Penggunaan Dana Desa, Pemkab Solok Teken MoU dengan Polres

53

TOPIKINI.COM – Banyaknya Walinagari yang tersandung dalam kasus korupsi penyelewengan dana desa atau Nagari, mendorong Pemkab Solok dan Polres Solok kota untuk menjalin kerjsama dalam pencegahan, pengawasan permasalahan dana desa.

Penandatanganan Memorandum Of Understanding (MoU) tersebut dilakukan pagi tadi di Mapolres Solok Kota, Sabtu 21 Oktober 2016. Nota kesepahaman lansung ditandatangani oleh Wakil Bupati Solok Yulfadri Nurdin dan Kapolres Solok Kota AKBP Dony Setiawan.

Siapa Presiden & Wakil Presiden 2019 Pilihan Anda?

Pada kesempatan itu, juga dilakukan ikrar atau sumpah Walinagari yang ada di wilayah hukum Polres Solok Kota untuk mengelola dana desa secara transparan, akuntabel, partisipatif dan tertib dan disiplin.

Wakil Bupati Solok mengatakan, penandatanganan MoU merupakan salah satu upaya dalam pengawasan dan memperbaiki sistem pengelolaan dana nagari yang jumlahnya sangat besar. Hal ini untuk mencegah terjadinya ti dak penyelewengan.

“Bila ada niat tidak baik dari oknum pemerintahan nagari tapi apabila dihadapkan pada sistem pengawasan yang baik maka peluang tersebut akan sulit terjadi dan sebaliknya, ini demi keselamatan penyelenggara, Anggaran dan pembangunan nagari kedepannya,” beber Yulfadri Nurdin.

Dengan adanya MoU tersebut, pesan Wabup, jangan malah membuat Walinagari serba takut. Takut menggunakan anggaran sehingga pembangunan tidak berjalan dengan baik. Gunakanlah dana sesuai aturan amaka tidak akan ada masalah.

Sementara itu, Kapolres Solok Kota mejelaskan penandatangan MoU tersebut merupakan tindak lanjut penandatanganan MoU yang dilakukan oleh Kapolri dengan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan Kementrian Dalam Negeri.

Besarnya dana desa yang dikelola secara mandiri oleh pemerintahan nagari sangat rentan disalahgunakan, Kapolsek dan Bhabinkamtibmas nagari harus ikut dalam pengawasan penggunaan dana desa, termasuk juga masyarakat di nagari bersangkutan.

“Sangat rentan jika tidak diawasi, saat ini saja ada tiga orang oknum Apararat Nagari yang dalam pemeriksaan dugaan penyelewengan dana desa,” sebut Dony Setiawan.

Namun Kapolres menekankan, juga akan menindak pihak-pihak yang mencoba menghambat atau menggangu terlaksananya penggunaan dana desa untuk pembangunan nagari.

Kapolres juga menyerahkan sticker kontak informasi pengaduan bagi masyarakat yang menemukan kejanggalan dalam pemanfaatan dana nagari.(gar)

Loading...