Anggota DPR RI Kurnia Mufidayati dan Ledia Hanifah Amalia Ajak Warga Kabupaten Bandung Untuk Cegah Stunting Dengan Perencanaan Keluarga

TOPIKINI, KAB. BANDUNG – Anggota DPR RI Komisi IX Kurnia Mufidayati dan Komisi X Ledia Hanifah Amalia, bersama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Provinsi Jawa Barat, menggelar Sosialisasi Penguatan Pendataan Keluarga dan Kelompok Sasaran Bangga Kencana di Wilayah Kabupaten Bandung dan Bandung Barat Tahun 2021, Jumat (10/09/2021) di Aula Kantor Desa Cibiru Wetan, Jl. Cibangkonol, Cileunyi, Kabupaten Bandung Jawa Barat.

Karena masih dalam masa PPKM Darurat dan menegedepankan Protokol Kesehatan, acara tersebut dibagi dua sesi, dihadiri 90 peserta Sasaran Bangga Kencana disetiap sesinya.

Kegiatan ini menghadirkan topik Stunting, yaitu masalah kurang gizi kronis, yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak.

Kegiatan dibuka oleh Dinas PPKBP3A Kabupaten Bandung, yang diwakili Ida Farida, dilanjutkan  oleh Wahidin, selaku Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Barat yang memberikan Laporan Kegiatan Bangga Kencana Tahun 2021.

“BKKBN menerima mandat dari Presiden RI yang disampaikan pada Rapat Terbatas Program Percepatan Penurunan Stunting, pada tanggal 25 Januari 2021 untuk menjadi Ketua Pelaksana Program Percepatan Penurunan Stunting. Mandat yang diterima adalah menetapkan target percepatan penurunan stunting yang harus dicapai pada tahun 2024 sebesar 14%,” lapor Wahidin.

Wahidin, Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Barat

Disambung oleh sambutan Kurnia Mufidayati, selaku Mitra Kerja BKKBN dari Komisi IX DPR RI.

Turut hadir, Dwi Listyawardhani, Plt. Deputi Pengendalian Penduduk BKKBN, yang memaparkan materi mengenai Mencegah Stunting dengan Perencanaann Keluarga, sebagai dasar mewujudkan keluarga Indonesia yang berkualitas, mulai dari perencanaan pernikahan, kehamilan, dan kelahiran.

Menjadi narasumber utama dalam kegiatan ini, Ledia Hanifah Amalia yang juga Anggota Badan Legislasi DPR RI mengatakan bahwa upaya banggar mengalokasikan anggaran untuk penyediaan gizi masyarakat.

“Insya Allah tahun 2022, akan dimulai pembahasan tentang RUU Badan Usaha Milik Desa (BUMD). Mudah-mudahan nanti bisa dimanfaatkan pengelolaannya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang juga berdampak pada kecukupan dan kesediaan gizi di masyarakat, tinggal perubahan perilaku masyarakat desa. Mudah-mudahan dengan intervensi perubahan perilaku masyarakat desa, kita bisa mencegah stunting”, ujar Ledia.

”Poin penting dalam pencegahan stunting, yang paling dasar adalah pemahaman mengenai ketahanan keluarga, dimana keluarga harus dapat mengatasi persoalan-persoalan di dalamnya. Yang berikutnya adalah penyiapan, termasuk di dalamnya adalah konteks ketahanan pangan untuk membangun keluarga. Yang terakhir adalah pendampingan, seperti bidan, PKK, kader-kader dan perangkat desa,” tutup Ledia.

Kegiatan rutin yang dilakukan oleh BKKBN Perwakilan Jawa Barat dan salah satu bentuk implementasi tugas serta fungsi legislatif Komisi IX DPR RI sebagai mitra kerja BKKBN, yang senantiasa tanpa henti terus berupaya mensosialisasikan program-program BKKBN dalam rangka peningkatan kualitas keluarga di Indonesia.

“Berencana itu Keren”, pekik para peserta bersama undangan menutup kegiatan tersebut.(rel)