Aktivis 98 Tuntut Pecat Prabowo dan Kroni di Depan Istana Negara

Jakarta – Tetap ditunjuknya Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan dalam Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Jokowi-Ma’ruf merupakan kegagalan etika demokrasi. Demokrasi sudah dicederai oleh kompromis politik berbagi lapak.

Hal ini disampaikan Aznil Tan Juru Bicara Gerakan Aktivis 98 Menolak, saat menggelar aksi tutup mulut dan tidur-tiduran di Taman Pandang tepat di Depan Istana Negara, Jakarta, Jumat (25/10/2019).

Menurut Aznil, perilaku elit politik sudah tidak punya rasa malu lagi dan tidak menjaga nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Etika demokrasi (Pemilu).

“Yang kalah legowo sebagai oposisi dan yang menang tidak jumawa sebagai penguasa. Ini sepertinya tidak menjadi pegangan ketika bertarung (berdemokrasi), demokrasi kita sudah rusak,” kata Aznil Tan yang juga aktivis relawan pendukung Jokowi-Amin pada Pilpres kemarin.

Aznil mengatakan, kejadian ini menjadi preseden buruk buat demokrasi Indonesia kedepan. Dimana nanti akan muncul budaya licik dari kandidat yang kalah pemilu (capres/pilkada) untuk bargainig potition.

“Bagi kandidat yang kalah berdemokrasi akan berupaya membuat kerusuhan agar bisa mendapat kue kekuasaan. Karena faktor ketakutan dan mencari selamat maka pemenang pemilu akan membagi kue kekuasaannya. Ini sangat berbahaya!,” tukas Aznil yang juga Kordinator Poros Benhil ini.

Katanya, demokrasi yang diperjuangkan dengan nyawa, darah dan air mata oleh para mahasiswa 98 pada 21 tahun yang lalu seperti dikhianati. Lanjutnya, Pemilu memakan anggaran besar ternyata yang dihasilkan hanya tempat berbagai lapak para elit politik.

“Ini tak ubahnya pertarungan basa-basi dan penuh kebohongan. Rakyat tertipu,” kecam Aznil.

Apalagi kata Aznil, sosok Prabowo sebagai Menteri Pertahanan sangat kuat terindikasi kasus pelanggan HAM berat. Dimana penegakan keadilan pada kasus-kasus pelanggaran HAM akan mati suri kedepan.

“Jokowi yang dulu didukung karena anak kandung reformasi sebagai wujud konkrit reformasi yang memutus mata rantai generasi Orde Baru (Soeharto), pendobrak sistem yang feodal, militeristik, korup, pemimpin beretorika, congkak dan pemalas terjun ke rakyat, namun ternyata sosok Jokowi sekarang sudah mengarah pemimpin yang jago berbicara. Jokowi seperti tidak kita lagi,” jelas Aznil.

Terakhir kata Aznil, terbentuknya kabinet Indonesia Maju tidak sesuai dengan Visi Indonesia yang dinyatakan dihadapan pendukungnya. Nomenklatur tidak sesuai semangat Indonesia maju, perubahan jaman, dan berorientasi hasil yang selalu digaung-gaungkan selama ini.

“Sosok menteri yang mengisi Kabinet Indonesia Maju lebih banyak diisi oleh orang yang tidak jelas. Aroma berbagi lapak dan kompromis politik sangat kental mewarnai pembentukan kabinet Indonesia Maju,” pungkasnya.

Menindak lanjuti Aksi Aktivis ’98 Menolak pada tanggal 22 Mei 2019 di depan istana negara maka dengan ini kami menyerukan sebagai berikut :

1. Para Aktivis 98 wajib hukumnya turun gunung kembali mengawal cita-cita reformasi karena reformasi sedang diamputasi.

2. Aktivis 98 harus terus gaungkan perlawanan baik melalui diskusi-diskusi, konferensi pers, penggalangan rakyat & mahasiswa menggelar aksi demo turun ke jalan menuntut Presiden Jokowi untuk segera mencopot Prabowo sebagai Menteri Pertahanan dan Edhy Prabowo KKP dalam Kabinet Indonesia Maju.

3. Jokowi harus segera menuntaskan penegakan hukum pada kasus pelanggaran HAM pada penculikan aktivis, kerusuhan 13 Mei 1998, Tragedi Trisakti, Tragedi Semanggi 1 & 2 dan kejahatan HAM lainnya.

4. Menyerukan kepada mahasiswa untuk tetap bersuara lantang dan progresif memperjuangkan kepentingan rakyat yang sekarang sedang dihegemoni oleh kekuatan eli-elit politik yang cenderung berbagi lapak. Tetaplah setia dalam garis perjuangan reformasi yang telah didobrak mahasiswa 1998 dulu.

“Atas perhatian dan kepedulian pada kelanjutan masa depan Indonesia yang maju, sejahtera, rukun damai dan terlaksananya demokrasi sehat, kami ucapkan terimakasih,” tutupnya. (red)