TOPIKINI, PADANG – Sebanyak 717 Kepala Keluarga di kota Padang, tahun 2023 ini menerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau yang lazim juga disebut “bedah rumah”.
Bantuan tersebut merupakan usulan dan aspirasi ketua DPR RI Puan Maharani, yang dikawal pengurus Dewan Pimpinan Cabag (DPC) PDI Perjuangan kota Padang.
Kamis (19/10/2023), semua penerima bantuan, dikumpulkan di GOR HTT Padang untuk tanda tangan pembukaan buku rekening tabungan. Kegiatan ini, salah satu rangkaian proses pencairan anggaran sebesar Rp 20.000.000 per orang, yang nantinya akan dibagi beberapa tahap.
Tahap pertama dengan dana sebesar Rp 8.750.000, akan diterima penerima bantuan dalam bentuk bahan bangunan. Setelah semua bahan terpasang, akan dicairkan tahap kedua dengan nilai yang sama juga dalam bentuk bahan bangunan.
Sedangkan Rp 2.500.000 lagi, akan dicairkan untuk upah tukang yang mengerjakan perbaikan rumah tersebut.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Balai Pelaksana Penyedia Perumahan Sumatera III Kementerian PUPR, Mardianto mengatakan, usai pembukaan buku rekening ini, bahan bangunan akan diantarkan oleh pihak toko bangunan ke rumah masing-masing penerima bantuan.
“Saya minta bantu dengan keluarga besar yang hadir hari ini, bisa bantu saya? Yang pertama bantu saya karna bahan kita sudah sampai ke rumah, tolong pastikan barang yang sampai ke rumah apak-apak amak-amak itu sesuai dengan yang dipesan. Kalau seadnainya apak pesan kayu, pesan papan, tolong pastikan papannya dalam kondisi baik, jangan ada papanya yang bengkok tidak bisa dipakai, atau papannya patah sebelum sampai di rumah, kalau memang ada yang seperti itu kembalikan. Kalau apak-apak amak-amak pesan semen satu karung dua karung, akalu ada yang bocor, ada yang keras kembalikan, kalau pesan paku, pakunya ditimbang, agar apa yang dibutuhkan dan direncanakan bisa dilaksanakan dengan baik,” ucap Mardianto saat memberikan pengarahan.
Mardianto juga mengingatkan kepada ratusan penerima bantuan dari 11 kecamatan di kota Padang itu, bahwa bantuan yang diberikan pemerintah ini tidak memungut biaya dari penerimanya.
“Program ini tidak dipungut biaya, tidak ada apak-apak amak-amak nanti ada iyuran ini itu, tidak ada iyuran yang mengatasnamakan kelurahan, iyuran mengatasnamakan kecamatan, iyuran mengatasnakaman dina, nggak ada,” ucapnya.
![](https://topikini.com/wp-content/uploads/2023/10/bsps-2.jpg)
Albert Hendra Lukman, ketua DPC PDI Perjuangan kota Padang, sebagai koordinator tim relawan pengusul mengatakan, bahwa bantuan BSPS ini berasal dari aspirasi ketua DPR RI ibu Puan Maharani, yang juga ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan. Kata Albert, Puan menyalurkan bantuan ini bagi warga kota Padang, lantaran kecintaannya dengan Ranah Minang.
“Mengapa Mba Puan itu memberikan perhatian kepada kita, ya memang betul Mba Puan itu ada darah Minangnya, sehingga kita kadang-kadang memanggilnya Uni Puan, karena dia punya darah Minang, kalau warga Padang mengingkari ya, terserahlah. Dan saya pernah berbicara dengan Mba Puan itu, dia sangat-sangat perhatian dengan Sumatera Barat,” kata Albert dihadapan ratusan penerima bantuan.
Anggota DPR Sumbar dari PDI Perjuangan itu juga mengatakan, bantuan BSPS yang diterima warga Padang tahun 2022 dan tahun 2023, tak lepas dari peran abangnya Haji Alex Indra Lukman, yang menjabat sebagai kepala staf ketua DPR RI di Senayan.
![](https://topikini.com/wp-content/uploads/2023/10/bsps-3.jpg)
“Waktu duduk sebagai anggota DPR RI tahun 2014 – 2019, Haji Alex Indra Lukman itu banyak membawa program ke Sumatera Barat, ribuan bedah rumah sudah dia kirim ke Sumatera Barat ini. Tetapi mungkin kita masing-masing punya garis tangan 2019 – 2024 dia tidak terpilih, tidak apa-apa, tetapi dia sebagai putra Sumatera Barat ia tetap perhatian kepada warga Sumatera Barat. Itulah kemudian dia sampaikan kepada Mba Puan, tolong berikan dana aspirasi Mba Puan kepada warga Sumatera Barat ini. Itulah kemudian bapak ibu sekalian, tahun lalu 600 tahun ini 700, tahun depan kita tunggu lagi,” beber Albert.
BSPS ditujukan bagi warga yang berpenghasilan rendah dan memiliki rumah tidak layak huni. Kriteria rumah tidak layak huni diantaranya lantai, dinding dan atap rusak, tidak cukup ruang, tidak memenuhi aspek kesehatan serta mengancam keselamatan penghuninya.(art)