Ratusan Nelayan Unjuk Rasa di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Sumbar

14

TOPIKINI.COM – Ratusan nelayan dari berbagai daerah di Sumatera Barat, berunjuk rasa di kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Barat, Selasa (2/1). Mereka menuntut dilakukan revisi terhadap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 71 tahun 2016, yang mengatur tata cara alat penangkapan ikan.

Ratusan nelayan yang berasal dari Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Pariaman, Kabupaten Agam dan Kota Padang, berunjuk rasa di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Barat.

Para nelayan menyampaikan tuntutan agar dilakukan revisi terhadap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 71 tahun 2016 yang mengatur tata cara alat tangkap ikan.

Ada tiga hal dalam Permen Kelautan dan Perikanan tersebut yang dianggap sangat memberatkan nelayan yaitu ukuran mata jaring yang harus 2,5 inchi, lampu penerangan malam hari dibatasi maksimal 16.000 watt, serta pajak hasil perikanan (PHP) yang ditentukan sebesar 412.000 per gros ton kapal per tahun.

Dialog antara para nelayan dengan kadinas kelautan dan perikanan sumatera barat dilanjutkan di ruangan rapat untuk mencari pemecahan masalah tersebut.

Bagi para nelayan, jika aturan itu dilaksanakan oleh mereka, maka hasil tangkapan akan menurun drastis, yang berujung berkurangnya penghasilan dan pendapatan para nelayan. Untuk itu, para nelayan meminta agar Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Barat memperjuangkan aspirasi nelayan sumatera barat tersebut ke tingkat pusat.

“Kalau Permen itu diterapkan, pasti kami akan mati kelapran semua. Karena hal itu tidak mungkin diterapkan menggunakan kapal bagan. Oleh karena itu, kami minta agar Kadinas Kelautan dan Perikanan membantu memperjuangkan nasib kami,” ujar Hendra Halim, Ketua Persatuan Nelayan Bagan Sumatera Barat.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sumbar Yosmeri berjanji akan menyampaikan aspirasi para nelayan Sumatera Barat tersebut kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk merevisi Permen KP nomor 71 tahun 2016 yang sangat merisaukan nasib nelayan Sumatera Barat.

“Kami akan sampaikan aspirasi para nelayan ini ke Menteri DKP, agar bersedia melakukan revisi terhadap Permen. Sembari menunggu hasilnya, kami akan meminta Gubernur Sumatera Barat untuk membuat surat edaran tentang perpanjangan waktu bagi apra nelayan untuk dapat melaut,” ungkap Yosmeri, Kadis Kelautan dan Perikanan Sumbar.

Para nelayan meminta kepada aparat kemanan melalui dinas kelautan dan perikanan sumatera barat untuk tidak menangkapi para nelayan yang tetap melaut mencari ikan untuk menyambung hidup mereka sehari-hari, sembari menunggu hasil perjuangan Kadis Kelautan dan Perikanan Sumabr ke Jakarta. (dio)

Loading...

Tulis Komentar Anda.!