topikini.com@gmail.com

Pengamat Politik UIN Jakarta, Soal Pergantian Ketua DPR, ini Kriterianya

TOPIKINI.COM – Publik saat ini menanti calon Ketua DPR baru pengganti Setya Novanto yang saat ini terjerat masalah hukum dugaan korupsi yang ditangani Komisi Peberantasan Korupsi (KPK).

Lantas seperti apa kriteria sosok baru yang layak menjadi Ketua DPR baru dari partai golkar?

Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno menilai bahwa sosok yang pantas menjadi Ketua DPR harus bersih dan memiliki rekam jejak yang jauh dari masalah hukum.

“Golkar mengusung slogan golkar baru golkar bersih ya kan, prinsipnya tokoh yang harus tidak memiliki rekam jejak yang terindikasi melakukan praktik korupsi, itu jelas. tidak memiliki rekam jejak yang korup, ini bukan saja menyangkut golkar tapi juga menyangkut ketua DPR,” ujar Adi, Jakarta, Jumat (12/1/2018)

Tak hanya itu, Adi Prayitno juga detail menjelaskan, bahwa golkar yang memiliki banyak kader yang saat ini menjadi anggota DPR RI disarankan untuk jeli dan memilih sosok yang tak terkait dengan masalah pansus dan angket KPK. Hal itu dinilai akan menjadi kontra produktif karena dipandang memperlemah lembaga anti korupsi.

“Karena saat ini tingkat distrust terhadap golkar kan cukup tinggi. Apa indikasinya orang yang tak memiliki rekam jejak korupsi, ya minimal dia tidak pernah dipanggil KPK terutama dalama kasus korupsi, itu penting,” ujarnya.

“Yang kedua, dia tidak pernah ikut campur pada persoalan angket KPK. Nah kalau ada orang yang ikut terkait pansus dan angket KPK akan kontra produktif dengan slogan golkar baru dan bersih,” sambungnya menjelaskan.

Sebelumnya nama-nama pun muncul ke permukaan menjadi pembicaraan calon Ketua DPR baru dari Golkar.

Ditanya apa dibutuhkan figur alternatif yang bersih? Menurut Adi, golkar perlu mempertimbangkan hal itu sebagai bagian dari implementasi slogan tersebut dan kemudian bisa berdampak mengembalikan citra golkar.

” Iya butuh figur baru, kan banyak stok golkar, banyak sekali, gak harus Agus Gumiwang,Tidak Harus Bamsoet,”

“Saya berpandangan, kriteria ideal yang harus dipegang oleh golkar, ya minimal dia tidak pernah terlibat dalam kasus angket KPK, itu tak bisa ditawar kriterianya kalau kita ingin berbicara pemberantasan korupsi, karena kita tau banyak anggota DPR yang terlibat pansus dan angket KP, itu sebagai upaya untuk melemahkan dan menghancurkan KPK kan begitu,” jelasnya.

“Karena Ketua DPR itu jatah golkar maka tidak ada jalan lagi bagi golkar bagi nama nama yang terindikasi memiliki rekam jejak yang ingin melemahkan KPK jangan dipilih mestinya sama golkar. Jangan hanya golkar baru golkar bersih hanya slogan yang pemainnya orang-orang itu itu aja sama,” sambungnya menerangkan.

Menurutnya, pengembalian citra partai juga akan menentukan tingkat kepercayaan publik terhadap golkar pada Pilkada dan Pemilu 2019, karena publik akan membaca hal itu. Dan itu tergantung Ketua Umum Golkar menentukan sosok Ketua DPR baru.

“Orang bisa membaca siapa partai yang banyak basa basi, partai yg bekerja betul betul untuk pemberansan korupsi. Kalau tidak hati hati ini tidak hanya pilkada tahun 2018 saja, tapi 2019 bisa tenggelam, jadi harus hati-hati,” pungkasnya.(Rilis)

Loading...

Tinggalkan Balasan