Nasib Repatriat Suriname di Pasbar, Kehilangan Tanah di Daerah Transmigrasi

TOPIKINI.COM – Ratusan warga jorong Tongar, kabupaten PasamanBarat, Sumatera Barat, yang merupakan bekas warga negara Suriname asal Jawa yang kembali ke tanah air,  mengadukan nasib mereka kepada sejumlah anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).  Pasalnya, tanah mereka seluas 1.500 hektar, diserobot oleh perusahaan kelapa sawit. 

Empat orang  anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang tergabung dalam badan akuntabilitas publik, mendatangi  warga jorong Tongar, nagari Aia Gadang, kecamatan Pasaman, kabupaten Pasaman Barat, yang berada di areal perkebunan kelapa sawit, sabtu pagi (16/09/2017).

Mereka mendengarkan pengaduan warga bekas warga Suriname yang tinggal di kawasan tersebut sejak tahun 1953 lalu, terkait penyerobotan tanah yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit.  Warga Suriname yang asal  Jawa ini, tinggal di Tongar, Pasaman Barat, sesuai tawaran presiden pertama Soekarno.  

Awalnya mereka mendapat  tanah 2.500 hektar. Namun lama-kelamaan  jumlahnya terus  menyusut, hingga  tinggal 600 hektar. Itu pun kebanyakan sudah dikuasi oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit.

“Kami dulu kembali ke tanah air sesuai tawaran presiden Soekarno tahun 50-an. Awalnya kami diberi lahan 2.500 ha. Namun kemudian menyusut tinggal 1.500 ha. Sekarang tinggal 600 ha. Itupun banyak yang dukuasai perusahaan perkebunan kelapa sawit,” kata Fidrik,  warga Tongar  ex Suriname.

Pihak DPD RI kemudian melakukan pertemuan dengan bupati Pasaman Barat  Syahiran, untuk membicarakan penyelesaiaan masalah tersebut. Sayangnya,  dari pertemuan tersebut, Badan  Pertanahan Nasional (BPN) kabupaten Pasaman Barat mengaku  tidak memiliki  data lengkap  dan peta lokasi  tanah yang bermasalah tersebut. 

Untuk itu, pihak badan akuntabilitas publik DPD RI memberi waktu dua bulan kepada BPN Pasaman Barat untuk  menyiapkan  data  dan peta  lokasi  tersebut.

“Kami beri waktu kepada bpn dharmasraya untuk menyediakan data pemilik tanah dan peta lokasi dalam waktu paling lama 2 bulan, untuk kami tindaklanjuti,” kata Ahmad Sadeli Karim, ketua badan akuntabilitas publik DPD RI.

Saat ini warga ex Suriname yang tinggal di jorong Tongar, tinggal 124 kepala keluarga atau sekitar 400 jiwa. Sedangkan pada kedatangan awal tahun 1953 dulu mencapai 300 kepala keluarga atau sekitar 1.500 jiwa.(dio)

Loading...
BAGIKAN

Apa pendapat anda tentang berita ini.?